JAKARTA, HARIANHALUAN.ID- Anggota Komisi XI DPR RI, Charles Meikyansah, menilai kebijakan Pemerintah dalam menggulirkan Paket Stimulus Ekonomi senilai Rp24,44 triliun untuk periode libur sekolah Juni–Juli 2025, berpotensi menggerakkan ekonomi kerakyatan. Ia menilai kebijakan-kebijakan tersebut dapat meningkatkan konsumsi dan aktivitas masyarakat di berbagai daerah.
“Langkah pemerintah ini menunjukkan keberpihakan terhadap upaya menjaga daya beli masyarakat yang belakangan tengah lesu. Paket stimulus yang dihadirkan pemerintah dapat mendorong pergerakan ekonomi kerakyatan, terutama di sektor informal, pariwisata, transportasi, dan pelaku usaha mikro,” kata Charles Meikyansah dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Rabu (4/6/2025).
Menurut politisi Fraksi Partai NasDem itu, pekat stimulus ekonomi yang diberikan pemerintah itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Meski demikian, ia juga mengingatkan pentingnya kementerian terkait memperjelas arah dan dampak jangka panjang dari kebijakan ini agar manfaatnya tidak hanya bersifat sesaat.
“Kalau diarahkan dengan tepat, stimulus ini bisa menjadi pemantik pergerakan ekonomi kerakyatan yang lebih luas,” jelas Charles.
Ditambahkannya, stimulus ekonomi yang dominannya bersifat konsumtif seperti diskon transportasi dan bantuan langsung merupakan respon cepat dari pemerintah dari tantangan ekonomi yang dihadapi masyarakat. Charles pun mendorong agar kebijakan paket stimulus ekonomi ini dilengkapi dengan dukungan terhadap sektor produktif.
“Stimulus jangka pendek bisa membantu, tapi tantangan ekonomi kita memerlukan pendekatan yang lebih strategis dan berkelanjutan. Jangan sampai upaya yang baik ini tidak menyentuh akar persoalan di lapangan,” ujar Charles yang juga anggota Badan Anggaran DPR RI tersebut.
Seperti diketahui, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan bahwa Pemerintah akan memberikan paket stimulus ekonomi selama Juni hingga Juli 2025 dengan total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 24,44 triliun. Rincian anggaran tersebut terdiri dari Rp 23,59 triliun berasal dari APBN dan Rp 0,85 triliun dari non-APBN.
Tujuan diberikannya insentif ini adalah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II/2025 mendekati 5 persen. Paket stimulus ekonomi tersebut terdiri dari lima kebijakan.
Pertama, diskon transportasi yang terdiri dari diskon tiket kereta sebesar 30 persen, diskon tiket angkutan laut sebesar 50 persen, dan fasilitas PPN ditanggung pemerintah (DTP) untuk tiket pesawat sebesar 6 persen. Anggaran yang disiapkan untuk memberikan diskon tersebut sebesar Rp 940 miliar.
Kedua, diskon tarif tol sebesar 20 persen dengan target penerima 110 juta pengendara dengan anggaran Rp 650 miliar. Ketiga, memberikan dukungan kepada kelompok paling rentan dan miskin melalui penebalan bantuan sosial dengan memberikan tambahan bantuan kartu sembako senilai Rp 200.000 per bulan dan bantuan pangan berupa beras sebesar 10 kg per bulan.
Keempat, memberikan bantuan subsidi upah (BSU) senilai Rp 300.000 per bulan kepada 17,3 juta pekerja yang memiliki gaji kurang dari Rp 3,5 juta per bulan atau di bawah upah minimum provinsi/kabupaten/kota.
Kelima, pemerintah akan memperpanjang diskon iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) sebesar 50 persen bagi 2,7 juta pekerja di 6 subsektor industri padat karya selama 6 bulan. Anggaran berasal dari non-APBN sebesar Rp 200 miliar. (*)
