PADANG, HARIANHALUAN.ID – Ketua Komisi II DPRD Kota Padang, Rachmad Wijaya, mendesak Wali Kota Padang, Fadly Amran, untuk segera mengambil langkah serius dan menyeluruh dalam membenahi kawasan wisata Pantai Padang. Desakan ini muncul akibat berbagai persoalan yang terus berulang, terutama menyangkut maraknya parkir liar dan pelayanan tidak ramah kepada pengunjung.
“Pantai Padang ini merupakan ikon kota dan destinasi wisata utama. Seharusnya menjadi tempat yang nyaman dan aman bagi pengunjung, bukan malah menimbulkan rasa tidak nyaman atau bahkan intimidatif,” ujar Rachmad yang juga menjabat sebagai Wakil Sekretaris DPD Partai Gerindra Sumatra Barat.
Rachmad menyoroti semakin maraknya praktik pemaksaan parkir yang kerap viral di media sosial. Ia menyebutkan, banyak laporan dari pengunjung yang merasa dipaksa membayar parkir bahkan sebelum benar-benar tiba di lokasi. Beberapa tukang parkir bahkan mengarahkan pengunjung untuk belanja atau makan di tempat tertentu, yang berujung pada pengalaman tidak menyenangkan hingga pengunjung memilih meninggalkan kawasan wisata tersebut.
“Ini jelas mencoreng citra pariwisata Kota Padang. Tidak boleh ada praktik pemaksaan, apalagi sampai ada tindakan intimidasi terhadap pengunjung. Ini sudah keterlaluan,” tegas Ketua Umum Alumni SMAN 6 Padang ini.
Menurut Rachmad, sistem parkir di kawasan Pantai Padang harus segera diatur secara profesional dan transparan. Ia menekankan pentingnya kehadiran petugas parkir yang terlatih dan paham bahwa mereka merupakan bagian dari pelayanan publik.
“Pengunjung harus bebas memilih tempat parkir, tidak boleh ada pemaksaan. Mereka datang untuk berlibur, menikmati pantai, bukan untuk merasa tertekan,” ujar legislator dari Dapil Padang tersebut.
Selain persoalan parkir, Rachmad juga menyoroti mahalnya harga makanan dan minuman yang sering dikeluhkan pengunjung. Ia meminta Pemko Padang untuk menetapkan standar harga yang masuk akal dan terjangkau, serta memberikan pengawasan ketat terhadap pelaku usaha yang tidak jujur. “Jangan sampai wisatawan merasa tertipu. Jika perlu, bentuk tim pengawas harga dan berikan sanksi kepada pelaku usaha yang curang,” tambahnya.
Sebagai solusi, Rachmad mendesak Pemko Padang untuk menempatkan personel pengawasan dari Satpol PP, Dinas Pariwisata, dan Dinas Perhubungan secara rutin dan terkoordinasi di kawasan Pantai Padang. Hal ini dinilai penting agar para tukang parkir dan pedagang merasa diawasi dan tidak bertindak semena-mena. “Jika ingin Pantai Padang menjadi destinasi unggulan, maka pengelolaannya harus dilakukan dengan serius. Tidak boleh ada pembiaran terhadap pelanggaran yang sudah berulang,” pungkasnya. (*)
