PAPUA BARAT, HARIANHALUAN.ID — Dalam upaya mendukung transformasi digital layanan kesehatan di wilayah timur Indonesia, pada bulan Mei 2025 lalu PT Administrasi Medika (AdMedika) yang merupakan anak usaha PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) secara resmi menjalin kerja sama strategis dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kaimana, Papua Barat. Kolaborasi ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pada agenda Focus Group Discussion (FGD) yang berlangsung di Dinkes Kaimana.
FGD dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kaimana Arifin Sirfefa, S.Km., M.M., bersama jajaran kepala bidang dan kepala seksi pelayanan kesehatan, serta perwakilan Dinas Kesehatan dari sejumlah kabupaten sekitar, seperti Bofuwer, Kiruru, Kambala, Yamor, hingga Tanusan. Kehadiran para pemangku kepentingan ini mempertegas komitmen bersama untuk mempercepat digitalisasi di wilayah timur Indonesia, yang selama ini menghadapi tantangan geografis dan keterbatasan akses.
Turut hadir perwakilan dari TelkomGroup dan tim AdMedika yang memaparkan solusi Healthical untuk rumah sakit dan klinik, serta profil dan pengalaman AdMedika dalam digitalisasi layanan kesehatan di berbagai daerah di Indonesia.
Melalui kerja sama ini, Dinas Kesehatan Kaimana akan mengimplementasikan Healthical Puskesmas, solusi digital dari AdMedika yang dirancang untuk mengintegrasikan data layanan kesehatan di fasilitas tingkat pertama seperti puskesmas. Teknologi ini diharapkan mampu mendukung pengelolaan pelayanan kesehatan yang lebih efisien, transparan, dan terintegrasi dengan sistem nasional.
Ditemui secara terpisah, CEO AdMedika Dian Prambini menyambut baik langkah ini, “Dengan dukungan penuh dari Dinas Kesehatan Kaimana dan kolaborasi dengan TelkomGroup, kami optimistis implementasi Healthical Puskesmas akan memberi dampak signifikan dalam percepatan layanan kesehatan digital yang merata dan inklusif.”
Kerja sama ini bukan hanya menjadi tonggak penting bagi AdMedika, tetapi juga merupakan bukti nyata bagaimana sinergi antara sektor publik dan swasta dapat membuka akses layanan kesehatan digital hingga ke wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). (*)
