PASBAR, HARIANHALUAN ID– Kejaksaan Negeri Pasaman Barat (Kejari) tetapkan lagi tiga tersangka perkara dugaan Tipikor Pembangunan RSUD Pratama Ujung Gading. Penetapan tiga tersangka ini pada hari yang berbeda, Kamis (12/6) dan Senin (16/6).
Kejaksaan Negeri Pasaman Barat M Yusuf Putra, pada Kamis (19/6) menjelaskan bahwa Penyidik Kejaksaan Negeri Pasaman Barat menetapkan tersangka baru perkara dugaan tindak pidana korupsi pembangunan RSUD Pratama Ujung Gading tahun 2018.
“Penetapan tersangka tersebut dilakukan setelah tim penyidik melakukan serangkaian tindakan penyidikan untuk mengumpulkan alat bukti. Tim penyidik telah memperoleh 2 (dua) alat bukti yang cukup dalam menetapkan. Tersangka baru FA (CV MM) selaku team leader konsultan pengawas. HY (PA) selaku pengguna anggaran. SA ( PT TTP) selaku pelaksana pekerjaan,”katanya.
Ia melanjutkan, bahwa dalam pelaksanaan pembangunan tersebut dilaksanakan tidak sesuai spesifikasi teknis dan ketentuan yang terikat dalam kontrak sehingga berdasarkan hasil pengujian laik fungsi terjadi penurunan pada Blok A, B dan C.
Pada bangunan Blok C tidak layak untuk difungsikan dan digunakan karena kemiringan sudah melewati ambang batas dan dinyatakan berbahaya untuk keselamatan pengguna. Hal tersebut menyebabkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 6.364.958.045,87,- (Enam miliar tiga ratus enam puluh empat juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu empat puluh lima rupiah delapan puluh tujuh sen) sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara BPK RI Nomor: 13/LHP/XXI/04/2025 tanggal 21 April 2025.
Bahwa terhadap tersangka a.n. FA, HY, dan SA disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang Undang R.I. Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.
Melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.
Terhadap tersangka inisial FA dilakukan penahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Pasaman Barat Nomor: PRINT-03/L.3.23/Fd.1/06/2025 tanggal 12 Juni 2025, tersangka inisial HY dilakukan penahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Pasaman Barat Nomor: PRINT-04/L.3.23/Fd.1/06/2025 tanggal 16 Juni 2025.6.19.
Kemudian tersangka inisial SA dilakukan penahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Pasaman Barat Nomor: PRINT-05/L.3.23/Fd.1/06/2025 tanggal 16 Juni 2025. Selanjutnya terhadap Para Tersangka dilakukan penahanan selama 20 (dua puluh) hari di RUTAN kelas IIB Padang.
Tim Penyidik masih melanjutkan pemeriksaan ditahap penyidikan untuk segera merampungkan berkas perkara guna dilimpahkan ke tahap penuntutan dan persidangan. (*)
