Bagaimana pun mengandalkan persepsi masyarakat saja jelas memiliki kelemahan mendasar. Apalagi dengan keterbatasan yang dimiliki masyarakat dari aspek latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya jelas akan mempengaruhi persepsi ini.
Apalagi tidak semua masyarakat yang mengetahui dan memahami program unggulan dan kaitannya dengan tugas dan wewenang OPD yang melaksanakannya. Menyadari kondisi ini, maka untuk melengkapi penilaian tersebut, survei yang dilakukan juga mewawancarai sejumlah orang yang dianggap sebagai ahli menilai pelaksanaan program unggulan ini.
Dengan kata lain, dibutuhkan pertimbangan para ahli (expert judgement) di bidangnya untuk memberikan penilaian terkait dengan kinerja 100 hari wali kota dan wakil walikota ini. Kelompok ahli yang diwawancarai ini diambil dari kalagan akademisi, jurnalis, aktivis LSM, anggota DPRD Kota Padang, anggota organisasi profesi, dan tokoh masyarakat seperti ninik mamak dan tokoh agama.
Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi lain dan melengkapi penilaian masyarakat secara proporsional sehingga dapat dibandingkan kecenderungannya.
Dengan pertanyaan yang sama, justru kelompok ahli dalam survei ini memberikan penilaian kepuasan terhadap kinerja 100 hari pertama ini yang mencapai 86%. Tentu ini bukan angka yang rendah dan memiliki muatan psikologis bahwa kepercayaan kepada kepemimpinan Fadly Amran-Maigus Nasir sangat kuat.
Dari dua fakta kepuasan ini sebenarnya dapat disimpulkan bahwa wali kota dan wakil wali kota memiliki legitimasi yang kuat untuk merealisasikan janji politiknya. Apalagi program unggulan ini memang menjadi jawaban terkait isu-isu strategis yang ada dalam RPJMD.
Memang masih ada catatan penting dalam survei ini, yaitu program unggulan yang tidak diketahui oleh masyarakat secara luas. Misalnya, masyarakat memberi kinerja kurang baik kepada program pembangunan di tingkat RW.
