PARIAMAN, HARIANHALUAN.ID – Pemerintah Kota Pariaman menunjukkan keseriusannya dalam membangun infrastruktur strategis daerah dengan melakukan pendekatan langsung ke pemerintah pusat. Wali Kota Pariaman, Yota Balad, menemui Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mengajukan tiga proposal penting pembangunan, Senin (23/6).
Pertemuan yang berlangsung di Kantor Kementerian PU, Jalan Pattimura, Jakarta Selatan itu menjadi langkah konkret Pemko Pariaman dalam menjalin sinergi dengan pemerintah pusat demi percepatan pembangunan. Yota Balad datang didampingi oleh Plt. Kepala Dinas PUPRP Riko Jamal, Plt. Kepala DPPP Marlinaa Sepa, dan Plt. Sekretaris DPPP Marini Jamal.
Menurut Wali Kota, kondisi fiskal daerah yang terbatas membuat pemerintah daerah harus aktif menggandeng pusat. “Kami membawa proposal ini karena anggaran kami sangat terbatas. Dengan dukungan pusat, kami harap infrastruktur prioritas bisa tetap berjalan,” ujar Yota.
Salah satu proposal utama yang diajukan adalah pembangunan Pasar Baru atau Pasar Basah Pariaman. Menurut Yota, proyek ini sudah mendapat rekomendasi dari Kementerian Perdagangan dan akan segera dibahas lebih lanjut pada tahap Detail Engineering Design (DED) bersama Direktorat Prasarana Strategis.
Proposal kedua mencakup pembangunan fasilitas olahraga seperti lintasan lari atletik di GOR Rawang serta kolam renang di GOR Sutan Radjo Bujang. Fasilitas ini tak hanya untuk olahraga umum, tetapi juga disiapkan untuk mendukung pelatihan fisik siswa yang mengikuti program sekolah kedinasan.
“Yang tak kalah penting adalah proposal ketiga terkait mitigasi bencana, yakni pembangunan tempat evakuasi atau shelter di dua lokasi rawan tsunami: Kantor Camat Pariaman Timur dan salah satu sekolah di Kecamatan Pariaman Utara. Shelter ini dirancang sebagai bagian dari kesiapsiagaan daerah menghadapi potensi bencana,” kata Yota.
Ketiga proyek tersebut dinilai strategis dan berdampak langsung terhadap masyarakat. Selain meningkatkan kualitas hidup warga, pembangunan ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan memberikan rasa aman di wilayah rawan bencana.
“Kami berharap Kementerian PUPR bisa memberikan dukungan, jika belum memungkinkan tahun ini, bisa dialokasikan pada anggaran tahun depan. Ini semua untuk kemaslahatan masyarakat Pariaman,” tutup Yota dengan optimistis.
Langkah diplomasi pembangunan ini menandai komitmen serius Pemerintah Kota Pariaman dalam menyelaraskan prioritas daerah dengan program nasional, guna menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. (*)
