PADANG, HARIANHALUAN.ID – Berdasarkan Laporan Pertanggung Jawaban APBD tahun 2024, Fraksi PKB-UMMAT DPRD Padang berpendapat bahwa pengelolaan dan penatausahaan aset daerah belum sepenuhnya berjalan optimal.
Dalam laporan pendapat akhir fraksi yang diterima Haluan saat sidang paripurna DPRD Kota Padang, Senin (30/6), Ketua Fraksi PKB-UMMAT, Yusri Latif menginstruksikan kepada BPKAD Kota Padang untuk terus mengkaji dan berinovasi dalam hal mencari potensi-potensi penerimaan pendapatan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang.
“Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sebesar Rp. 662,55 miliar atau 93,73 persen dari target Rp. 706,84 miliar. Fraksi PKB-UMMAT mendorong agar ada upaya konkret terhadap realisasi pencapaian pendapatan dan belanja daerah yang belum memenuhi target,” ujarnya.
Fraksi PKB-UMMAT berharap agar lembaga eksekutif, legislatif dan lembaga terkait terus bekerja sama dan gotong royong dalam upaya peningkatan sumber PAD.
“Sehingga upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan terealisasi secara optimal,” ujarnya.
Fraksi ini juga meminta agar pemerintah Kota Padang meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah serta meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Hal itu supaya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai target Pembangunan Kota padang secara merata.
Fraksi PKB-UMMAT berharap supaya pelayanan masyarakat untuk sektor yang bersifat umum lebih ditingkatkan, seperti; infrastruktur jalan raya, pertanian, pendidikan, pelayanan kesehatan untuk masyarakat kecil.
“Berkenaan dengan pola hubungan kemitraan Wali Kota dan DPRD Kota Padang sebagai penyelenggara pemerintah diharapkan saling mendukung dan bekerjasama dengan baik, sehingga pokok-pokok pikiran wali kota dan DPRD benar-benar dapat membangun Kota Padang dengan prinsip kesejahteraan masyarakat Kota Padang,” tutupnya. (*)
