PASAMAN, HARIANHALUAN.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasaman menggelontorkan anggaran Rp8,6 miliar untuk biaya program pendidikan gratis tingkat SLTA (SMA/SMK) tahun 2025 sekarang.
Bupati Pasaman, Welly Suhery melalui Plt. Dinas Pendidikan Gunawan di Lubuk Sikaping mengatakan ini merupakan komitmen nyata pemerintah daerah setempat dalam menjaga keberlangsungan pendidikan yang sudah berjalan sejak tahun 2022.
“Pemkab Pasaman berkomitmen melanjutkan program pendidikan gratis 12 tahun bagi anak didik didaerah ini. Tahun ini dialokasikan Rp8,6 miliar,” terang Gunawan.
Ia mengatakan dana hibah ini disalurkan lewat Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.
“Pendidikan gratis merupakan program unggulan Pemkab Pasaman yang sudah tertuang didalam RPJMD. Pemkab Pasaman bertekad wujudkan generasi unggul berakhlak mulia, cerdas dan sehat. Saat ini tengah berupaya keras untuk mempersiapkan generasi unggul atau Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik. Makanya kita lanjutkan program pendidikan gratis,” katanya.
Dengan alokasi anggaran itu, kata dia tidak ada lagi pungutan biaya SPP kepada siswa di seluruh sekolah di Kabupaten Pasaman.
“Anggarannya sudah kita siapkan. Ini program prioritas kita dari dulu. Sehingga para orang tua tidak lagi dibebankan pada biaya SPP anak disekolah,” katanya.
Ia menyampaikan alokasi anggaran itu secara umum kegunaannya untuk memenuhi kebutuhan dana operasional sekolah yang tidak tertanggulangi oleh BOS yang selama ini dipungut dari SPP siswa.
“Semoga anggaran tersebut dapat dimanfaatkan oleh sekolah sebaik-baiknya untuk kebutuhan siswa. Agar putra-putri daerah Pasaman tidak ada lagi yang putus sekolah usai tamat SD dan SMP,” katanya.
Disisi lain, Kepala SMKN 1 Lubuk Sikaping Muslim mengatakan dampak positif bantuan operasional pendidikan ini sudah dirasakan oleh para siswa di daerah setempat.
“Dampak positifnya adalah masyarakat sangat terbantu dengan adanya pendidikan gratis ini. Untuk di tingkat SMA menerima bantuan operasional pendidikan sebesar Rp700 ribu per siswa per tahun. Sementara untuk tingkat SMK sebanyak Rp800 ribu per siswa per tahun,” terang Muslim.
Biaya operasional pendidikan gratis ini kata dia digunakan untuk memenuhi beberapa kebutuhan siswa di sekolah yang belum tercover oleh dana BOS.
“Tercukupi atau tidaknya itu sangat relatif. Bisa cukup dan bisa juga tidak cukup. Kalau hanya untuk menjalankan rutinitas bisa mencukupi. Tapi kalau bagi sekolah yang aktif dan kreatif untuk memajukan dan mengembangkan sekolah tentu sangat tidak cukup,” katanya.
Akan tetapi, sambungnya, proses pencairan dana BKK operasional sekolah dari Pemkab Pasaman ini masih di pertengah tahun ajaran.
“Harapannya kedepannya kepada pemerintah daerah bisa menggelontorkan anggaran pendidikan gratis ini diawal tahun. Agar sekolah tidak kesulitan menutupi segala kebutuhan yang dialokasikan dari dan BKK pemerintah daerah,” katanya.
Sebab kata dia sampai saat ini pihak sekolah masih dihadapkan persoalan menutupi kebutuhan sementara sampai anggaran cair.
“Jadi ini yang menjadi kendala bagi sekolah. Tapi kami sangat apresiasi atas komitmen Pemkab Pasaman yang masih melanjutkan pendidikan gratis ini ditengah kondisi keuangan daerah yang terdampak efisiensi anggaran. Saat ini cuma Pasaman satu-satunya di Sumatera Barat yang masih menjalankan pendidikan gratis 12 tahun,” pungkasnya. (*)
