SOLOK, HARIANHALUAN.ID – Bupati Solok Jon Firman Pandu dan Wakil Bupati Candra menghadiri kegiatan workshop evaluasi pengelolaan keuangan desa dan pembangunan desa pemerintah Kabupaten Solok tahun 2025 di aula pertemuan sekretariat daerah, Selasa (1/7).
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas tata kelola keuangan dan pembangunan desa yang akuntabel, transparan, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat desa.
Workshop ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan dan pembangunan desa selama tahun anggaran sebelumnya, sekaligus memberikan penguatan kapasitas dalam perencanaan dan pelaporan yang lebih baik di masa mendatang.
Pada kesempatan tersebut Bupati Jon Firman Pandu yang sebelumnya menghadiri acara peringatan HUT Bhayangkara ke 79, mengapresiasi terlaksananya kegiatan workshop evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa ini.
“Saya sangat senang karena Kabupaten Solok menjadi daerah yang ditunjuk oleh BPKP Perwakilan Sumbar untuk pelaksanaan workshop ini. Saya merasa bangga karena Kabupaten Solok terus berkomitmen dalam memperbaiki tata kelola keuangan nagari. Kami di Pemerintahan Kabupaten Solok sangat percaya bahwa peningkatan kapasitas pengelola keuangan akan berdampak langsung pada keberhasilan pembangunan di setiap nagari terutama yang ada di Kabupaten Solok,”ujar Bupati.
Sementara itu Wakil Bupati Solok Candra menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan forum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik.
“Pemerintah Kabupaten Solok terus berkomitmen mendorong desa-desa agar mampu mengelola keuangan dan merencanakan pembangunan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Evaluasi dan penguatan seperti ini penting agar pelaksanaan dana desa benar-benar berdampak positif bagi masyarakat,” ujar Candra.
“Pemerintah daerah berharap dengan diadakannya kegiatan ini bisa menambah pengetahuan, serta ilmu kita bersama dalam mengelola keuangan desa dan pembangunan desa/nagari khususnya di Kabupaten Solok, agar bisa tercipta Keuangan Desa yang Akuntabel,” ujarnya.
Kepala BPKP Provinsi Sumbar Arif Ardiyanto mengatakan kegiatan ini sangat perlu dilaksanakan di lingkungan pemerintah, agar bisa mencapai prinsip-prinsip tata kelola yang baik.
“Kami selaku pengawas pemerintah daerah, tidak hanya bertindak mengawasi saja, bahkan kami juga ikut serta mendampingi desa dalam pengelolaan keuangan desa. Melalui kegiatan ini, diharapkan para Wali Nagari dan perangkatnya dapat lebih memahami prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang efektif, serta mampu merumuskan program pembangunan desa/nagari yang berkelanjutan dan partisipatif,” ujar Arif Ardianto.
Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Anggota DPD RI Cerint Iralloza Tasya, serta narasumber lainnya. Di akhir acara Bupati Solok Jon Firman Pandu menyerahkan cinderamata kepada Kepala BPKP Perwakilan Sumbar Arif Ardianto dan seluruh narasumber, dan selanjutnya penyerahan cinderamata dari Kepala BPKP Perwakilan Sumbar kepada Pemerintah Kabupaten Solok dan seluruh narasumber.
Kegiatan ini dihadiri juga oleh Anggota DPD RI Cerint Iralloza Tasya, Direktur Jendral Pembangunan Desa dan Perdesaan Nugroho Setijo Nagoro, Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Arman Sahri Harahap, Kepala BPKP Provinsi Sumbar Arif Ardiyanto, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumbar M. Dody Fachrudin, Ketua TP PKK Kabupaten Solok Ny. Nia Jon Firman Pandu, Sekretaris Daerah Medison, Inspektur Daerah Deri Akmal beserta jajaran, para Camat, Pendamping Desa Kecamatan se- Kabupaten Solok, Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Solok, dan Wali Nagari Se Kabupaten Solok. (*)
