Teks foto: Wakil Komisi VIII DPR RI berserta rombongan melakukan kerja evaluasi pelaksanaan ibadah haji dan pembangunan Asrama Haji Sumatera Barat yang terletak di Batang Anai, Jumat (11/7).(*)
PADANG PARIAMAN, HARIANHALUAN.ID – Komisi VIII DPR RI berserta rombongan melakukan kerja evaluasi pelaksanaan ibadah haji dan pembangunan Asrama Haji Sumatera Barat yang terletak di Sungai Buluah Selatan, Kecamatan Batang Anai, Jumat (11/7). Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi, H. Ansory Siregar.
Setibanya di Bandara Internasional Minangkabau (BIM), rombongan disambut langsung oleh Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis, didampingi Wakil Bupati Rahmat Hidayat, Sekda Rudy R. Rilis, dan sejumlah kepala perangkat daerah termasuk Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Syaiful Bahri.
Di Asrama Haji, pertemuan berlangsung antara Bupati JKA dan jajaran, Kepala Kanwil Kemenag Sumbar, Kabid Penyelenggaraan Haji, dan Kepala UPT Asrama Haji. Agenda utama pertemuan adalah pengawasan terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 H/2025 M.
Bupati John Kenedy Azis dalam sambutannya, mengungkapkan rasa harunya mengenang masa awal pembangunan embarkasi haji yang sempat terhenti akibat persoalan lahan. Namun kini, katanya, masalah lahan telah selesai, dan pembangunan kembali dilanjutkan.
“Embarkasi ini dirancang dengan sistem multiyears senilai Rp365 miliar. Alhamdulillah, hingga kini telah terealisasi dana sebesar Rp225 miliar. Masih tersisa sekitar Rp140 miliar lagi yang perlu diselesaikan,” ungkap Bupati JKA.
Ia pun memohon dukungan penuh dari Komisi VIII agar pembangunan ini dapat dituntaskan. Jika rampung, embarkasi haji Padang Pariaman akan mampu menampung dua kloter atau sekitar 800 jemaah haji sekali terbang dari Sumatera Barat, Bengkulu, dan Jambi.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Ansory Siregar, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat dari pemerintah daerah dan jajaran Kemenag serta masyarakat Padang Pariaman.
“Kunjungan ini merupakan kunjungan kerja spesifik. Kami ingin melihat langsung kondisi dan mengevaluasi pelaksanaan pelayanan ibadah haji. Karena keberhasilan haji sangat ditentukan oleh kesiapan Kementerian Agama,” katanya.
Terkait daftar tunggu haji yang panjang, ia mengungkapkan bahwa Komisi VIII tengah mengupayakan kerja sama dengan negara-negara tetangga yang kuota hajinya belum terpakai agar bisa dialihkan ke Indonesia.
Menanggapi usulan Bupati JKA, ia memastikan akan terus mengawal dan mendorong agar seluruh aspirasi tersebut dapat terakomodasi melalui kementerian dan lembaga mitra kerja Komisi VIII.
Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenag Sumbar, Edison, dalam laporannya menyebutkan bahwa pelaksanaan ibadah haji di Sumbar berlangsung lancar dan tanpa hambatan berarti. Namun ia menambahkan bahwa untuk menyelesaikan pembangunan embarkasi haji secara keseluruhan masih dibutuhkan dana sekitar Rp150 miliar lagi.
“Insya Allah, jika semua pihak mendukung dan Allah mengizinkan, embarkasi ini akan rampung dan menjadi kebanggaan masyarakat Sumatera Barat,” ujarnya.
Adapun Anggota Komisi VIII yang turut hadir dalam rombongan tersebut adalah Hj. Ansari, S.Pd.I. Matindas J. Rumambi, S.Sos. Hj. Derta Rohidin H. Aprozi Alam, S.E. Ir. Endro Hermono, F. Alimudin Kolatlena, Dr. Hj. Lisda Hendrajoni, S.E., M.M.Tr., Hj. Dini Rahmania, S.I.A.N., M.M., Ashari Tambunan, Dr. H.M., Hidayat Nur Wahid, M.A. Syaiful Nuri Drs. H. Zulfikar Achmad
Komisi VIII DPR RI sendiri membidangi urusan agama, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta penanggulangan bencana. Mereka juga bermitra dengan BAZNAS dan Badan Wakaf Indonesia. (*)
