JAKARTA, HARIANHALUAN.ID — Anggota Komisi IV DPR RI, Cindy Monica menanggapi serius temuan mengejutkan dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman terkait dugaan penyimpangan dalam distribusi beras nasional. Dalam temuan tersebut, terungkap sebanyak 212 merek beras diduga merupakan produk oplosan yang tidak memenuhi standar kualitas, mutu, dan volume.
Politisi muda dari Fraksi Partai NasDem itu menyoroti potensi kerugian negara yang sangat besar akibat praktik curang tersebut. “Kerugian negara bisa mencapai Rp100 triliun. Ini bukan angka kecil, ini adalah kejahatan yang sangat merugikan rakyat dan negara,” tegas Cindy dalam keterangan tertulis yang diterima Haluan, Senin (14/7/2025).
Menurutnya, isu pangan tidak bisa dipandang sekadar sebagai persoalan ekonomi atau bisnis. Pangan adalah soal hidup dan mati rakyat Indonesia. “Kalau beras saja bisa dipermainkan, maka nyawa dan kesejahteraan rakyat pun ikut dipertaruhkan,” ujarnya.
Cindy menyebut praktik pengoplosan beras tidak hanya merupakan pelanggaran hukum, tetapi juga bentuk pengkhianatan terhadap masyarakat, terutama mereka yang berasal dari kalangan menengah ke bawah. “Rakyat berhak mendapat beras yang layak dan aman dikonsumsi,” lanjutnya.
Menanggapi langkah cepat Kementerian Pertanian yang menyerahkan kasus ini kepada Kapolri dan Jaksa Agung, Cindy menyatakan dukungan penuh. Ia menegaskan pentingnya proses hukum untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem distribusi pangan nasional.
“Kita harus bersihkan mafia pangan dari hulu ke hilir. Tidak boleh ada kompromi terhadap pelaku yang sengaja merugikan negara dan menipu rakyat dengan produk beras oplosan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar pengusutan tidak berhenti pada pelaku lapangan saja. “Jangan hanya menangkap kaki tangannya, tapi ungkap juga aktor intelektual di baliknya,” kata Cindy.
Dalam pandangannya, pengawasan terhadap distribusi pangan nasional masih lemah dan sangat rentan disusupi kepentingan bisnis yang tidak sehat. Ia menyerukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan distribusi beras di seluruh wilayah Indonesia.
