Oleh: Asrinaldi (Guru Besar Ilmu Politik Unand)
Pertanyaan sederhana namun mendalam pernah disampaikan kepada saya: “Mengapa kita harus mempelajari politik?” Sebuah pertanyaan yang wajar, mengingat citra politik dalam kehidupan sehari-hari kerap kali terlihat buram dan dipenuhi intrik. Tak sedikit masyarakat yang memandang politik dengan kecurigaan, bahkan kejengkelan, karena terlalu sering dikaitkan dengan kebohongan, kepentingan sempit, dan praktik kekuasaan yang mengecewakan.
Namun, apakah karena adanya praktik negatif ini lalu kita memilih menjauh dan apatis terhadap politik? Justru sebaliknya, semakin kompleks persoalan politik yang kita hadapi, semakin besar pula kebutuhan untuk memahami politik secara benar. Sebab, kehidupan bernegara tidak bisa dilepaskan dari aktivitas politik, bahkan bagi mereka yang merasa tidak berpolitik sekalipun.
Politik dan Hak Warga Negara
Setiap individu dalam negara demokrasi sejatinya adalah bagian dari komunitas politik. Dalam kapasitas sebagai warga negara, kita memiliki hak-hak yang dijamin oleh konstitusi, mulai dari hak mendapatkan pendidikan, pekerjaan, kesehatan, hingga kebebasan berpendapat dan berkumpul. Hak-hak ini tidak muncul begitu saja, melainkan menjadi bagian dari perjanjian sosial antara negara dan warganya. Negara, dalam praktiknya, dioperasikan oleh pemerintah yang menjalankan kekuasaan berdasarkan mandat politik dari rakyat.
Artinya, saat kita memilih untuk tidak peduli terhadap politik, sebenarnya kita sedang menyerahkan hak-hak kita untuk dikelola oleh segelintir elite tanpa pengawasan. Ketidakpedulian itu berisiko menciptakan ruang kosong yang bisa dimanfaatkan oleh para penguasa untuk bertindak sewenang-wenang, karena tidak ada kontrol dari publik.
Salah satu alasan utama mengapa pemahaman politik sangat penting adalah karena politik menghasilkan kebijakan publik. Semua keputusan yang menyangkut kehidupan kita sehari-hari—dari harga BBM, ketersediaan lapangan kerja, subsidi pendidikan, hingga tata kelola sumber daya alam—berakar dari proses politik.
Tanpa bekal pemahaman politik, kita akan kesulitan menilai apakah suatu kebijakan benar-benar mewakili kepentingan publik atau justru menguntungkan segelintir kelompok. Misalnya, saat pemerintah memutuskan menaikkan tarif pajak di tengah daya beli masyarakat yang menurun, masyarakat yang sadar politik akan menelaah: Apakah ini keputusan yang adil dan rasional? Atau sekadar langkah pragmatis tanpa pertimbangan sosial?
