PADANG, HARIANHALUAN.ID – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) tengah menyiapkan rencana alternatif trase Jalan Tol Padang–Pekanbaru menyusul instruksi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Bina Marga.
Instruksi tersebut menekankan perlunya mencari jalur yang lebih murah, efisien dan aman dari sisi sosial-budaya.
Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang (BMCKTR) Sumbar, Era Sukma Munaf, menyampaikan bahwa setiap opsi pengalihan trase harus melewati proses kajian komprehensif, agar tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
Baca Juga: Proyek Tol Padang–Pekanbaru Masuk RPJMN 2025–2029, Tantangan Sosial Masih Membayangi
“Kami tidak ingin mengambil keputusan tergesa-gesa. Harus matang. Jangan sampai pengalihan trase yang dilakukan justru malah memunculkan masalah baru,” ujar Era saat ditemui Haluan.
Sebagai bagian dari proses pendalaman rencana alternatif tersebut, Pemprov Sumbar akan menggelar Focus Group Discussion (FGD) pada pekan depan. Diskusi akan melibatkan akademisi, ahli teknik sipil, perencana wilayah dan pemangku kepentingan dari berbagai sektor.
“FGD ini penting untuk menyerap masukan dari semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung. Tujuannya agar solusi yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lapangan,” kata Era.
Ia menargetkan seluruh rangkaian kajian teknis dan sosial budaya terkait pengalihan trase ini dapat dituntaskan hingga akhir Desember 2025. Waktu tersebut berbarengan dengan rencana finalisasi skema pembiayaan dari pemerintah pusat.
“Kesimpulannya, proyek ini sudah berada dalam jalur RPJMN. Kita tinggal menunggu kejelasan pendanaan. Sambil itu, kita lakukan semua kajian teknis dan sosial budaya secara menyeluruh,” ucapnya.
Menurut Era, kehati-hatian dalam setiap tahapan perencanaan sangat penting, karena proyek jalan tol ini merupakan pembangunan jangka panjang yang menyangkut kepentingan masyarakat secara luas.
