JAKARTA, HARIANHALUAN.ID – Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Harison Mocodompis, menyampaikan sebagai instansi vertikal yang mempunyai Satuan Kerja (Satker) di daerah, ATR/BPN perlu melakukan komunikasi publik yang tepat dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Ini harus ada semacam sense of crisis yang tinggi di antara teman-teman, tidak saja mampu menjalankan program dengan baik, menaati SOP (Standar Operasional Prosedur) dan apa pun yang menjadi barometer atau aturan main pelaksanaan program. Tetapi, juga harus lihat apa yang menjadi sentimen masyarakat hari ini, apa yang menjadi sentimen media,” ujar Harison Mocodompis saat memberikan pengarahan dalam Penutupan Evaluasi dan Analisis Kinerja Program dan Kegiatan Kementerian ATR/BPN Triwulan II Tahun 2025 secara daring, Kamis (17/7/2025).
Harison Mocodompis ingin agar jajaran satker mampu melihat apa yang menjadi isu-isu strategis, baik positif dan negatif di daerah masing-masing.
Menurutnya, satker di daerah sangat dibolehkan untuk menjadi yang terdepan dalam memberikan informasi berimbang, sesuai dengan fokus yang ingin dikonfirmasi kepada publik di masing-masing wilayah.
“Contoh kasus Mbah Tupon di Yogyakarta, itu mendapatkan atensi publik yang luar biasa, namun permasalahan hukum yang mendapat framing sedemikian rupa, seolah-olah bagian dari dari kesalahan prosedur yang ada di Kementerian ATR/BPN. Terima kasih kepada Pak Dony (Kepala Kanwil BPN Daerah Istimewa Yogyakarta) yang bersedia ketika CNN, Kompas mewawancara, agar tidak merembet kemana-mana,” ucapnya. (*)
