Keterangan foto: Senior Eksekutif UNP, Ganefri menyerahkan cindera mata kepada Kepala BPH RI, Moch. Irfan Yusuf pada memberikan kuliah umum tentang Kebijakan Penyelenggara Haji dan Kontribusi Perguruan Tinggi yang dilaksanakan di Auditorium UNP, Selasa (22/7/2025). Dafit
PADANG, HARIANHALUAN.ID — Universitas Negeri Padang (UNP) menyatakan kesiapan penuh untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan ibadah haji nasional. Hal ini disampaikan langsung oleh Rektor UNP, Krismadinata, dalam kuliah umum bertajuk Kebijakan Penyelenggara Haji dan Kontribusi Perguruan Tinggi, yang menghadirkan Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH) RI, Mochammad Irfan Yusuf, sebagai narasumber, Selasa (22/7/2025).
Krismadinata menyebutkan, UNP memiliki potensi besar dalam mendukung berbagai aspek penyelenggaraan haji, mulai dari penyediaan tenaga profesional seperti dosen, ahli gizi, dan tenaga medis. Selain itu, UNP melalui UPT Halal Center juga siap membantu proses sertifikasi halal bagi produk-produk UMKM yang berpotensi digunakan dalam penyelenggaraan haji dan umrah.
“Kami siap memfasilitasi pendampingan haji dan umrah dari berbagai sektor, baik kesehatan maupun penyediaan produk lokal seperti rendang dan pakaian jemaah dari UMKM binaan UNP,” ujarnya.
Lebih lanjut, Krismadinata menyoroti pentingnya pemisahan fungsi regulator dan operator dalam penyelenggaraan ibadah haji. Menurutnya, selama ini Kementerian Agama menjalankan dua peran tersebut secara bersamaan. Oleh karena itu, regulasi baru yang tengah disusun di akhir tahun 2024 diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan dan meningkatkan kualitas layanan jemaah haji.
Sementara itu, Kepala BPH RI, Mochammad Irfan Yusuf, dalam pemaparannya menyampaikan bahwa penyelenggaraan ibadah haji mengacu pada program Asta Cita Presiden.pihaknya menekankan visi tri sukses haji, yakni: sukses ritual haji, sukses ekosistem haji, dan sukses peradaban haji.
“Kami bekerja sama dengan IPB untuk menyiapkan bahan makanan sehat seperti beras organik untuk konsumsi jemaah haji Indonesia. Ini karena bahan makanan dengan kandungan kimia tinggi sulit masuk ke Arab Saudi,” jelas Irfan.
Ia juga menekankan pentingnya dukungan pemerintah daerah (Pemda) dalam operasional penyelenggaraan haji. Pemda diminta untuk menyediakan transportasi jemaah menuju dan dari asrama haji, meski penganggaran melalui APBD berbeda di tiap wilayah.
“Jemaah haji berasal dari seluruh Indonesia, dan dukungan Pemda sangat diperlukan, khususnya dalam penyediaan transportasi dan operasional petugas,” tambahnya.
Tercatat, Indonesia memberangkatkan sekitar 221 ribu jemaah haji setiap tahunnya, dan sekitar 1,4 juta jemaah umrah.
Perputaran dana dari kedua penyelenggaraan tersebut mencapai Rp62 triliun per tahun. Kuota jemaah terbesar berasal dari Jawa Timur dan Jakarta Timur, sementara sistem kuota nasional disesuaikan berdasarkan jumlah penduduk per provinsi.
Saat ini terdapat 34 asrama haji yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia sebagai fasilitas pendukung layanan jemaah, ini diupayakan bertransformasi menadi hotel haji.(*)
