PADANG, HARIANHALUAN.ID — Kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah di Sumatera Barat (Sumbar) menuai sorotan tajam dari berbagai pihak.
Salah satu yang paling vokal adalah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumbar, yang menyoroti lemahnya pengawasan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) terhadap kawasan hutan konservasi.
Kepala Departemen Advokasi dan Kampanye Lingkungan Walhi Sumbar, Tommy Adam, menyampaikan bahwa kebakaran yang melanda kawasan konservasi seperti Puncak Gagoan di Kabupaten Solok dan Taman Wisata Alam (TWA) Harau di Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan bukti lemahnya perlindungan kawasan oleh BKSDA Sumbar.
“Kebakaran yang terjadi di kawasan Puncak Gagoan dan TWA Harau menunjukkan lemahnya upaya pencegahan serta pengawasan dari BKSDA. Padahal kawasan tersebut merupakan wilayah konservasi dengan perlindungan hukum yang jelas,” ujar Tommy kepada Haluan, Kamis (24/7/2025).
Berdasarkan hasil pemetaan spasial menggunakan citra satelit, Walhi mendapati bahwa sejumlah titik api berada di dalam atau berbatasan langsung dengan kawasan cagar alam dan konservasi. Hal ini memperkuat dugaan bahwa karhutla tersebut bukan murni akibat faktor alam.
“Kami mencurigai adanya kepentingan pembukaan kawasan untuk wisata komersial. Pola seperti ini sudah pernah terjadi sebelumnya di Sumbar,” katanya.
Menurut Tommy, ada indikasi kuat bahwa beberapa lahan dibakar untuk memperluas area wisata atau kegiatan ekonomi lainnya. Ia menekankan pentingnya penyelidikan mendalam oleh aparat penegak hukum guna mencegah alih fungsi kawasan secara terselubung.
Lebih lanjut, Walhi mencatat bahwa skala sebaran karhutla di Sumbar tahun ini meningkat signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jika sebelumnya karhutla cenderung terkonsentrasi di wilayah Lunang Silaut dan Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan, kini hampir seluruh kabupaten/kota di Sumbar dilaporkan memiliki titik panas (hotspot).
“Ini menjadi alarm keras bagi kita semua. Tata kelola hutan, terutama kawasan yang berada di bawah otoritas negara, sedang menghadapi krisis serius,” ujar Tommy.
