PADANG, HARIANHALUAN.ID — Sekretaris Komisi III DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Nofrizon, melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar di bawah kepemimpinan Gubernur Mahyeldi dan Wakil Gubernur Vasko Ruseimy, dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta memperjuangkan alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurut Nofrizon, banyak potensi PAD yang belum tergarap secara optimal akibat lemahnya inovasi dan ketegasan dari kepala daerah. Ia menyoroti salah satunya potensi dari sektor crude palm oil (CPO) yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah, namun belum memberi kontribusi signifikan untuk kas daerah.
“Potensi besar dari pajak CPO tahun lalu Rp650 miliar, sekarang sudah tembus Rp936 miliar. Tapi Sumbar dapat apa? Padahal ini peluang yang bisa dimaksimalkan jika kepala daerah serius,” ujar politisi PPP itu, Minggu (27/7/2025).
Ia juga menyoroti keberadaan 52 perusahaan sawit di Sumbar yang mayoritas kendaraan operasionalnya masih menggunakan pelat nomor luar daerah, sehingga pendapatan dari pajak kendaraan dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tak masuk ke kas Sumbar.
“Sesuai aturan Kemendagri, kendaraan operasional yang lebih dari tiga bulan di satu daerah wajib balik nama. Tapi saya tidak melihat ada upaya nyata dari pemerintah daerah untuk menindaklanjuti ini. Ribuan kendaraan dan alat berat milik perusahaan sawit beroperasi di sini, tapi kita hanya dapat dampaknya jalan-jalan kita rusak parah,” kritiknya.
Lebih jauh, Nofrizon menyebut masih banyak sumber PAD lain yang belum digarap serius, seperti dari perusahaan tambang, pajak air permukaan, pengelolaan aset daerah, kontribusi BUMD, hingga sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.
“Selama ini baru PT Semen Padang yang konsisten memberi sumbangan tiap tahun, itu pun hanya sekitar Rp10 miliar. Perusahaan besar lain, seperti PT Supreme Energy belum tampak kontribusinya. Ini menandakan tidak adanya inovasi dan pendekatan dari kepala daerah,” ucapnya.
Kritik Lobi APBN dan Kinerja Wakil Gubernur
Tak hanya soal PAD, Nofrizon juga menyorot lemahnya lobi kepala daerah ke pemerintah pusat dalam menggaet anggaran APBN. Ia menilai, proyek-proyek strategis nasional yang terealisasi di Sumbar saat ini justru datang dari inisiatif anggota DPR RI, seperti Andre Rosiade.
“Proyek Sitinjau Lauik, tol, dan beberapa lainnya itu hasil perjuangan Andre Rosiade. Saya belum melihat hasil nyata dari lobi kepala daerah ke pusat,” ucap anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumbar itu.
