PADANG, HARIANHALUAN.ID — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) dibawah kepemimpinan Gubernur Mahyeldi Ansharullah dan Wakil Gubernur Vasko Ruseimy, terus mengintensifkan berbagai program penanggulangan kemiskinan dalam upaya mewujudkan visi ‘Sumatra Barat Sejahtera’
Untuk memastikan seluruh program yang dijalankan merata, tepat sasaran serta berkeadilan, Pemprov Sumbar hingga kini masih terus menggenjot pemutakhiran Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Data ini akan menjadi basis utama acuan dalam penyaluran seluruh bantuan sosial (bansos) maupun program pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Hingga batas cut off tertanggal 24 Juli 2025, sebanyak 198.784 data masyarakat Sumatra Barat telah berhasil diverifikasi langsung di lapangan dari total 251.942 data awal, atau setara 78,90 persen.
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menyatakan, hingga kini percepatan validasi terus dilakukan, khususnya di wilayah dengan progres yang masih rendah.
“Kami terus mendorong percepatan penyelesaian validasi, terutama di daerah yang capaian verifikasinya masih tertinggal,” ujarnya baru-baru ini.
Menurut Gubernur Mahyeldi, angka kemiskinan di Sumbar saat ini tercatat sebesar 5,42 persen, sementara kemiskinan ekstrem diperkirakan mencapai 0,41 persen. Tantangan ini, hanya bisa diatasi melalui kebijakan yang tepat sasaran dan berbasis data mutakhir.
“Dengan DTSEN, kami bisa memetakan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara lebih detail, mulai dari desil satu hingga desil sepuluh. Ini penting agar kita tidak lagi bekerja berdasarkan data usang,” ucapnya.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatra Barat Syaifullah menambahkan, hingga kini sejumlah daerah tercatat telah menunjukkan progres validasi DTSEN yang tinggi.
Kabupaten Pasaman Barat dan Kota Padang Panjang bahkan telah menyelesaikan validasi 100 persen. Sementara Kota Bukittinggi dan Tanah Datar menyusul dengan capaian masing-masing 99,25 persen dan 97,99 persen.
Namun demikian, masih ada daerah yang tergolong lambat, seperti Kabupaten Solok (41,52 persen), Kota Padang (51,42 persen), Kepulauan Mentawai (66,68 persen), dan Pesisir Selatan (66,94 persen). Kendala geografis serta keterbatasan distribusi petugas menjadi penyebab utama keterlambatan.
Satu Data Terpadu, Tiga Sumber
DTSEN merupakan hasil integrasi dari tiga basis data nasional, yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kemensos, Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dari Bappenas, serta Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dari Kemenko PMK. Pemutakhiran ini bertujuan menghapus data ganda dan menjangkau masyarakat yang selama ini belum masuk dalam sistem sosial nasional.
“Dengan data ini, intervensi bisa lebih tepat. Penyaluran bansos, program pemberdayaan ekonomi, hingga pelayanan dasar lainnya akan berbasis kondisi riil masyarakat,” kata Syaifullah.
