PADANG, HALUAN — DPRD Sumatra Barat meminta Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah terbebas dari segala bentuk intervensi, baik dari orang-orang terdekat maupun pihak-pihak lainnya. Independensi seorang gubernur dalam setiap pengambilan keputusan maupun kebijakan dinilai sudah menjadi suatu keharusan.
Anggota DPRD Sumbar, Nofrizon menyebutkan, banyak kasus di lapangan yang menunjukkan intervensi-intervensi tersebut. Menurutnya, banyak proyek-proyek pembangunan yang didanai oleh APBD Sumbar, termasuk juga penunjukan jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Pemprov Sumbar), yang dipengaruhi oleh orang-orang terdekat gubernur.
“Jawaban Gubernur yang menyatakan bahwa tidak ada intervensi dan bahwa ia meminta kepala OPD tidak menerima orang-orang yang membawa-bawa namanya, hanya bersifat normatif. Faktanya di lapangan, baik di tingkat pelaku usaha, rekanan, kontraktor, maupun OPD, sinyal-sinyal bahwa proyek-proyek APBD dikendalikan oleh orang terdekat gubernur itu kuat,” ujarnya kepada Haluan, Selasa (4/1).
Hal yang sama juga terjadi pada pengangkatan pejabat di lingkungan Pemprov Sumbar. Ia menyatakan bahwa dalam beberapa kasus, ada calon pejabat yang nilainya rendah akhirnya dilantik. Sedangkan yang memiliki nilai tinggi terpaksa harus gigit jari. Begitu juga halnya dengan pengangkatan kepala SMA/SMK, yang menurutnya juga tidak terbebas dari intervensi.
Anggota DPRD Sumbar dari Fraksi Demokrat itu sangat menyayangkan cara-cara seperti ini dalam penunjukan pejabat di lingkungan Pemprov Sumbar. Sebab, jika pejabat yang ditunjuk tidak melewati tahapan yang seharusnya, maka yang bersangkutan tidak akan loyal kepada pimpinan yang di atasnya, karena sudah backup oleh gubernur langsung. “Kalau ditanya siapa orangnya, gabunganlah. Ada politisi, ada tim sukses,” ujarnya.
Sebelumnya, Nofrizon juga sempat menyinggung soal orang-orang terdekat Gubernur saat Rapat Paripurna DPRD Sumbar, Senin (27/12) lalu. Pada kesempatan itu ia menyebut, sejumlah proyek di Sumbar mangkrak.
Salah satunya, pembangunan irigasi di Batang Aia Katiak, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam. “Proyek itu dihentikan sekarang. Mungkin putus kontrak. Masuk daftar hitam. Begitu saya dengar,” katanya.
Kemudian, proyek pengadaan fisik di SMK Negeri 1 Bukittinggi yang juga mendapat masalah. Aula sekolah tersebut sudah dibongkar, tetapi pembangunannya tidak selesai hingga sekarang. “Lalu, pengadaan mesin jahit yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Selain itu, ada juga persoalan proyek sapi di Dinas Perdagangan, yakni sapinya banyak yang kurus,” katanya.
Proyek-proyek itu, kata Nofrizon, bermasalah karena ada yang tidak selesai, diputus kontrak, dan barang tidak sesuai spesifikasi. Nofrizon meminta agar Gubernur Sumbar Mahyeldi turun tangan supaya kejadian tersebut tidak merugikan masyarakat Sumbar, karena bisa menghambat pembangunan.
“Pak Gubernur, saya menyampaikan aspirasi. Sejak saya tiga periode menjadi anggota dewan, baru kali ini terjadi proyek-proyek di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dikuasai oleh orang-orang ring satu,” kata Nofrizon.
Menurut Nofrizon, orang yang mengaku ring satu gubernur itu merupakan orang di luar pemerintahan, namun sudah berani mengintervensi OPD. “Kalau dulu rekanan takut pada OPD, tapi sekarang rekanan sangat berani karena dia mengaku ring satu itu,” kata Nofrizon.
Persolan intervensi tersebut juga menjadi sorotan Fraksi Gerindra DPRD Sumbar. Dalam Laporan dan Evaluasi serta Rekomendasi Awal Tahun Fraksi Gerindra DPRD Sumbar atas Kinerja Pemprov Sumbar Tahun 2021, Fraksi Gerindra meminta Gubernur Sumbar terbebas dari intervensi orang-orang terdekat.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumbar, Hidayat mengatakan, pihaknya mendukung independensi Gubernur Sumbar dalam menjalankan tugas dan fungsinya, terutama dalam menentukan kebijakan, dan terlepas dari intervensi siapa pun juga.
“Kami meminta Gubernur harus benar-benar memastikan orang dekat dan lingkarannya tidak melakukan hal-hal yang akan merugikan posisi Gubernur sendiri, seperti dalam kasus surat permintaan sumbangan yang sempat bikin heboh. Bagaiamapun, ini tidaknya merugikan Gubernur sendiri, tapi juga membuat jelek nama baik dan mencoreng harga diri Sumbar,” katanya.
Ingatkan Kepala OPD
Menanggapi tudingan itu, Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah mengaku dirinya tidak tahu siapa orang ring satu yang menguasai proyek-proyek di Sumbar. Menurutnya, jika memang ada pelanggaran, maka dapat diproses secara hukum.
“Semua ada mekanismenya, jika ditemukan pelangaran akan kami proses secara hukum,” kata Mahyeldi di Padang, Selasa (28/12).
Hal ini kembali dipertegas Mahyeldi saat memimpin apel pagi yang diikuti pejabat struktural dan fungsional di halaman Kantor Gubernur Sumbar, Senin (3/1) pagi. Pada kesempatan itu, ia mengajak ASN Pemprov Sumbar untuk meninggalkan hal-hal yang tidak benar dan melakukan hal-hal baik. Caranya, dengan menjadi pelayan masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ia juga menegaskan untuk tidak melayani siapapun oknum yang berurusan dengan membawa nama gubernur.
“Pada hari ini saya sampaikan melalui semuanya, kepada para kepala OPD, tidak ada satu pun orang yang berurusan dengan Bapak/Ibu yang membawa nama saya. Kalau ada, tidak usah dilayani. Tidak ada satu pun orang yang saya tugaskan untuk mengurus proyek-proyek. Ikuti saja aturan yang ada dan laksanakan dengan profesional,” katanya menegaskan. (h/len)
