LIMAPULUHKOTA, HARIANHALUAN.ID- Laksanakan reses perorangan di daerah pemilihan (dapil) nya di Kabupaten Lima Puluh Kota, anggota DPRD Sumbar, Nurkhalis Dt. Bijo Dirajo serap berbagai aspirasi dari masyarakat, untuk diperjuangkan dalam program kegiatan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar.
Nurkhalis saat diwawancarai Haluan, Kamis (21/7) menyampaikan, reses yang ia laksanakan berlangsung sejak tanggal 25 sampai 31 Juli kemarin. “Banyak aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam beberapa hari kami turun ke dapil, mulai dari permintaan untuk kebutuhan insfrastruktur pertanian, bantuan bibit, peningkatan kapasitas niniak mamak dan bundo kanduang, peningkatan kapasitas PSM,penguatan UMKM dan usulan-usulan lainnya,” ujar Nurkhalis.
Dewan dari Fraksi Gerindra ini mengatakan, dalam pelaksanaan reses lebih kurang sepekan ia telah mendatangi tujuh titik lokasi di Kabupaten Lima Puluh Kota. Diantaranya, Nagari Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Nagari Simpang Sugiran Kecamatan Guguak, Nagari Durian Tinggi Kecamatan Kapur IX, RTH Kantor Bupati Lima Puluh Kota, Nagari Situjuah Gadang, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, dan Nagari Durian Gadang, Kecamatan Akabiluru.
Disebut Nurkhalis, di Nagari Durian Tinggi, Kecamatan Kapur IX secara umum masyarakat meminta bantuan untuk kebutuhan sektor pertanian. Salah satunya masyarakat disana berharap bisa dibangun jalan usaha tani untuk mendukung akses mereka ke ladang gambir.
“Di Kapur IX sebahagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai petani gambir, saat ini untuk menuju ke ladang jalan yang mereka lalui masih berupa jalan tanah, saat hujan turun kondisinya sangat licin. Jadi petani di sana berharap bisa dibantu dibangunkan jalan usaha tani,” ucap Nurkhalis.
Selain jalan usaha tani, masyarakat Nagari Durian Tinggi juga meminta dibantu untuk pembangunan irigasi, pengadaan bibit, alat pompa gambir dan beberapa kebutuhan pertanian lainnya.
Adapun di Nagari Koto Baru Simalanggang, dalam pertemuan dengan niniak mamak dan bundo kanduang, Nurkhalis menerima aspirasi untuk diadakannya Bimtek peningkatan kapasitas niniak mamak dan bundo kanduang. Hal ini dinilai sangat penting mengingat beratnya peran niniak mamak di tengah pesatnya perkembangan zaman dan kemajuan teknologi saat ini.
“Saat ini peran niniak mamak dan bundo kanduang sudah mulai menghilang di masyarakat, di lain sisi berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan membutuhkan kehadiran mereka mengatasinya, seperti banyaknya tindakan amoral, kriminal, narkoba dan masalah sosial lainnya. Sebab itu, peningkatan kapasitas niniak mamak dan bundo kanduang sangat penting diadakan agar mereka bisa mengoptimalkan peran dalam menjaga anak kemenakan,” ulas Nurkhalis yang merupakan Ketua DPC Gerindra Kota Payakumbuh ini.
Sementara saat reses di RTH Kantor Bupati, Nurkhalis menerima aspirasi untuk diadakan Bimtek peningkatan kapasitas bagi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM). Hal ini mengingat PSM adalah ujung tombak pemerintah dalam penyelenggaraan program kesejahteraan sosial. PSM berperan penting dalam pengumpulan data untuk DTKS. Muaranya adalah mendukung program kesejahteraan sosial yang dijalankan pemerintah agar tepat sasaran.
Pada beberapa titik reses yang lain, selain masalah pertanian secara umum aspirasi yang disampaikan masyarakat adalah permintaan untuk penguatan UMKM, kebutuhan di bidang pendidikan, pelestarian adat dan budaya, serta beberapa yang lainnya.
“Menindalanjuti banyak aspirasi yang telah disampaikan masyarakat, yang merupakan kewenangan provinsi akan kami tindaklanjuti melalui program provinsi. Bagi yang kewenangannya di kabupaten kita akan sampaikan kepada teman-teman di Fraksi Gerindra DPRD Lima Puluh Kota, agar didorong untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah kabupaten,” tukas Nurkhalis.
Menyikapi aspirasi terkait infrastruktur yang ia terima saat reses, Nurkhalis juga turun langsung ke lapangan meninjau masalah-masalah infrastruktur yang dikeluhkan masyarakat tersebut. Hal ini ia lakukan agar bisa diketahui secara jelas persoalan yang dihadapi masyarakat di bawah seperti apa, untuk kemudian ditindaklanjuti sesuai kewenangan yang ada di provinsi. (*)
