Tommy juga mengkritik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar yang dinilai gagal mengambil langkah konkret untuk menghentikan kerusakan lingkungan ini. Menurutnya, Pemprov Sumbar belum menunjukkan upaya signifikan untuk menutup akses tambang ilegal yang kini telah menyebar hingga ke Sijunjung dan Sawahlunto.
“Konversi lahan secara masif untuk tambang dan perkebunan sawit di Sijunjung makin memperparah. Kerusakan hulu ini akan berdampak jangka panjang hingga ke hilir DAS Indragiri di Riau,” ucapnya.
WALHI mendesak agar Polda Sumbar dan Pemprov tidak lagi terjebak dalam retorika, melainkan mengambil langkah konkret dan menyeluruh. Beberapa di antaranya adalah penindakan terhadap jaringan pemodal, pemantauan distribusi BBM untuk alat berat, serta penataan ulang pemanfaatan sempadan sungai.
“Jika dibiarkan, kerusakan ini akan diwariskan kepada anak cucu kita. Biaya pemulihan bencana ekologis jauh lebih besar dibandingkan pencegahan sekarang,” tutur Tommy. (*)
