Fachrina menilai lemahnya pengawasan dari pihak terkait turut menjadi masalah. Hingga kini, belum ada sistem kontrol yang efektif untuk memantau penggunaan dana bansos setelah diterima masyarakat.
Untuk mencegah penyalahgunaan, ia mengusulkan beberapa langkah konkret: validasi ulang data penerima bansos, penetapan kriteria penerima yang lebih rinci, serta monitoring penggunaan dana secara berkala. “Hasil pengawasan dapat menjadi bahan evaluasi kelayakan penerima pada tahap bantuan berikutnya,” ucapnya.
Yang tak kalah penting, lanjut Fachrina, adalah melibatkan masyarakat dalam seluruh proses, mulai dari penetapan penerima hingga pengawasan. “Partisipasi publik akan memperkuat akuntabilitas program dan memastikan bantuan benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan,” tuturnya. (*)
