PADANG, HALUAN — Sumatra Barat menjadi satu dari tujuh provinsi di Indonesia yang gagal mencapai target vaksinasi sebesar 70 persen hingga akhir tahun 2021. Kurangnya sosialisasi dan edukasi dinilai sebagai penyebab utama lambatnya akselerasi vaksinasi di Sumbar.
Kepala Laboratorium Diagnostik dan Riset Terpadu Penyakit Infeksi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas (Unand), dr. Andani Eka Putra menyebutkan, pemerintah daerah (pemda) harus melahirkan kebijakan yang progresif dalam mencapai target vaksinasi. Menurut Andani, secara umum capaian vaksinasi di Sumbar sudah cukup baik dan telah menunjukkan progres dibandingkan dengan kondisi pada pertengahan tahun 2021.
“Meskipun belum memenuhi target yang sudah ditetapkan, dan sekarang berada di urutan keenam terbawah secara nasional, secara umum Sumbar sudah bergerak ke arah yang positif. Jika seluruh elemen terus bersinergi dan bahu-membahu serta terlibat dalam sosialisasi, saya yakin dalam waktu dekat capaian vaksinasi di Sumbar bisa memenuhi target,” katanya kepada Haluan, Selasa (4/1).
Andani menambahkan, di samping fokus dalam mencapai target, pemda juga dituntut untuk memprioritaskan vaksinasi bagi lansia dan kelompok rentan lainnya. “Sebab, sampai saat ini vaksinasi lansia baru menyentuh angka 44 persen. Sumbar berada di urutan keempat terbawah secara nasional dan juga berada di bawah Aceh dalam capaian vaksinasi lansia,” katanya.
Vaksinasi bagi lansia menurutnya menjadi sangat penting dalam meminimalisasi risiko gejala berat dan kematian saat lansia terserang virus Corona.
Ia mengatakan, selain terlambat memulai gerakan vaksinasi dibanding daerah lain, capaian vaksinasi Sumbar yang terkesan lamban juga diakibatkan masih lemahnya sosialisasi yang dilakukan, terutama sosialisasi dan edukasi kepada lansia dan kelompok rentan lainnya. Hal inilah yang mesti diperkuat ke depan.
Terpisah, Ketua Perhimpunan Ahli Epidemiolog Indonesia (PAEI) Sumbar, Defriman Djafri mengatakan, target vaksinasi harus segera tercapai. Pasalnya, terdapat ancaman nyata dari mutasi virus yang akan di hadapi ke depan.
“Selain itu, terbentuknya kekebalan komunal (herd immunity) akibat vaksinasi belum ada bukti di Indonesia. Justru yang menjadi pertanyaan, apakah kekebalan yang terbentuk saat ini dengan turunnya kasus lebih banyak disebabkan karena sudah banyak masyarakat yang terinfeksi secara alamiah, lantaran lalai dalam menerapkan protokol kesehatan (prokes),” katanya.
Upaya vaksinasi di Sumbar dinilai Defriman lebih kompleks dibanding daerah lain. Sebab, karakteristik masyarakat Sumbar cenderung ragu-ragu melakukan vaksinasi dan memikirkan dampak yang akan dirasakan setelah vaksinasi.
“Maka dari itu, butuh upaya edukasi yang mengedepankan kearifan lokal untuk menjangkau ini. Termasuk juga inovasi dalam mengajak masyarakat agar sadar pentingnya vaksinasi. Saya juga menduga infodemik yang tidak benar sampai kepada masyarakat turut berpengaruh dalam capaian vaksinasi,” katanya.
Oleh sebab demikian, pemerintah daerah, sambungnya, perlu mengimbangi dan melawan infodemik yang keliru tersebut dengan terus memberikan informasi yang lebih akurat dan bersumber dari kajian ilmiah.
“Pemda perlu melakukan evaluasi secara komprehensif. Petakan permasalahan yang spesifik di masing-masing kabupaten/kota. Lalu, cari solusi yang terbaik menghadapi permasalahan tersebut. Jika perlu, lahirkan kebijakan yang progresif agar ini benar-benar bisa diakselerasikan dengan segera,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin menyampaikan, sebanyak tujuh provinsi masih belum bisa mencapai target vaksinasi 70 persen untuk dosis pertama. Ketujuh provinsi tersebut adalah Kalimantan Barat, Sumatra Barat, Aceh, Sulawesi Barat, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Untuk itu, ia meminta agar ketujuh provinsi tersebut terus mengejar capaian target vaksinasinya.
Sementara terkait stok vaksin, Budi menyebut saat ini pemerintah telah mendapatkan 390 juta vaksin Covid-19. Sebanyak 281 juta di antaranya pun telah disuntikkan. “Jadi, masih cukup banyak stok yang ada kita pegang dan ini membutuhkan bantuan rekan-rekan untuk mempercepat vaksinasi,” ujarnya.
Saat membuka perdagangan BEI 2022, Presiden Jokowi menyampaikan, vaksinasi dosis pertama di Indonesia telah mencapai 79,6 persen dan dosis kedua mencapai 54,8 persen. Ia menyebut, sebanyak 27 provinsi pun telah mencapai target dosis pertama di atas 70 persen.
“Untuk ibu kota-ibu kota provinsi, kota-kota besar yang interaksi masyarakatnya tinggi juga sudah di atas 70 persen. Sebanyak 27 provinsi telah mencapai target dosis pertama di atas 70 persen,” ujar Jokowi.
Kebut Tahun Ini
Sekretaris Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumbar, Busril menyatakan, hal ini menjadi pelecut untuk bisa mengebut capaian vaksinasi pada tahun ini. Berbagai strategi disiapkan guna mengejar ketertinggalan.
“Salah satunya dengan membuat target capaian vaksinasi per minggu untuk per jorong dan per nagari. Kami juga akan tetap berkolaborasi dengan lintas program/lintas sektor (LP/LS) terkait. Selain itu, juga melakukan monitoring dan evaluasi (monev) rutin minimal satu kali seminggu terhadap capaian vaksinasi,” ucap Busril.
Ia meneranngkan, dari target sasaran keseluruhan sebanyak 4.408.509 orang di Sumbar, vaksinasi dosis pertama teah menyasar 3.005.922 orang (68,18 persen). Sedangkan pada kedua, telah divaksin 1.897.580 orang (43,04 persen), dan vaksinasi dosis ketiga bagi tenaga kesehatan (nakes) telah menyasar 26.535 orang (0,60 persen).
“Capaian itu berdasarkan data yang masuk per tanggal 31 Desember 2021. Saat ini, angkanya masih terus bergerak,” kata Busril.
Untuk rincian capaian kabupaten/kota, persentase vaksinasi terbanyak berada di Kota Padang Panjang dengan capaian dosis pertama sebesar 113,53 persen dan dosis kedua 76,49 persen. Diikuti Kota Bukittinggi dengan capaian dosis pertama 99,53 persen dan dosis kedua 64,66 persen.
Selain Padang Panjang dan Bukittinggi, ada 10 kabupaten/kota lain yang juga sudah mencapai target vaksinasi 70 persen dosis pertama. Kesepuluh daerah itu adalah Kota Sawahlunto (97,96 persen), Kota Solok (90,10 persen), Kota Payakumbuh (82,06 persen), Kota Padang (78,29 persen), Kabupaten Dharmasraya (73,13 persen), Kabupaten Solok Selatan (72,84 persen), Kabupaten Sijunjung (71,84 persen), Kabupaten Pasaman (71,02 persen), Kabupaten Kepulauan Mentawai (70,81 persen), dan Kota Pariaman (70,38 persen).
Di sisi lain, Kabupaten Agam menjadi daerah dengan capaian terendah, yakni hanya 45,93 persen, diikuti Kabupaten Padang Pariaman 48,76 persen.
Kepala Dinkes Sumbar, Arry Yuswandi menyebut, ada beberapa faktor yang menjadi kendala dalam menggenjot vaksinasi. Salah satunya, lantaran masih kurangnya pendampingan dan pendekatan kepada masyarakat, terutama kelompok lansia. Di samping itu, ada faktor komorbid (penyakit penyerta) saat tes kesehatan, sehingga ada warga yang ditunda terlebih dahulu pelaksanaan vaksinnya. “Ditambah lagi karena masih adanya pengaruh hoaks di tengah masyarakat,” tuturnya.
Kendati demikian, ia menyebut, pihaknya telah berupaya menangkal hoaks seputar vaksinasi dengan melakukan sosialisasi dan edukasi di tengah-tengah masyarakat. Termasuk meningkatkan capaian dengan langsung menjemput bola atau door to door, membentuk kader tanggap (derap) Covid-19, dan seterusnya. (h/rga)
