PADANG, HARIANHALUAN.ID – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) tengah memutakhirkan data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Kawasan Kumuh sebagai landasan intervensi program perumahan yang tepat sasaran.
Data sementara yang dihimpun Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Sumbar menunjukkan, masih terdapat 113.091 unit RTLH yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Selain itu, luas kawasan kumuh di Ranah Minang mencapai 4.771 hektare, dengan 443 kawasan tersebar di wilayah kewenangan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
Kepala Dinas Perkimtan Sumbar, Ahdiarsyah, menjelaskan bahwa angka tersebut bersifat sementara dan masih dalam proses verifikasi di lapangan.
“Kami masih melakukan pemutakhiran data hingga benar-benar valid. Data final ini nantinya akan menjadi dasar penyusunan program intervensi RTLH dan penanganan kawasan kumuh, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” ujarnya kepada Haluan Senin (11/8/2025)
Menurut Ahdiarsyah, pemutakhiran data yang hingga saat ini masih terus dikebut di seluruh Kabupaten/Kota, sangatlah penting untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar berbasis pada kondisi riil, sehingga pada akhirnya seluruh bantuan tepat sasaran dan efektif.
Berdasarkan rekap sementara, Kabupaten Lima Puluh Kota menjadi daerah dengan kawasan kumuh terluas, yakni 711,50 hektare, disusul Padang Pariaman 686,93 hektare dan Agam 622,00 hektare.
Sementara itu, untuk RTLH, Kabupaten Lima Puluh Kota juga mencatat angka tinggi dengan 16.842 unit pada tahun 2025, diikuti Pesisir Selatan dengan 11.345 unit, dan Pasaman 8.222 unit.
