PADANG, HARIANHALUAN.ID — Dunia konstruksi di Sumatera Barat (Sumbar) tengah menghadapi krisis besar. Ribuan kontraktor dan konsultan lokal gulung tikar akibat sepinya proyek, diperparah oleh kebijakan efisiensi anggaran. Kini, suara pengusaha lokal mendesak pemerintah daerah turun tangan sebelum ekonomi daerah lumpuh total.
Data terbaru dari Gabungan Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia (Gapensi) Sumbar menunjukkan penurunan drastis jumlah perusahaan konstruksi. Dari sekitar 1.800 badan usaha yang beroperasi pada 2020, kini hanya tersisa 275 perusahaan. Kondisi serupa juga dialami Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) Sumbar, dari 176 perusahaan, kini hanya 112 yang masih aktif.
Minimnya proyek pembangunan disebut sebagai penyebab utama runtuhnya perusahaan lokal. Kalaupun ada pekerjaan, jumlahnya sangat sedikit dan tidak mampu menutupi biaya operasional.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumbar, Buchari Bachter, menegaskan bahwa fenomena ini tidak hanya terjadi di Sumbar, melainkan juga di daerah lain di Indonesia. Ia menyebut, Kadin Indonesia telah sepakat mengusulkan keberpihakan pemerintah terhadap pengusaha lokal, khususnya dalam proyek yang didanai APBD.
“Kami meminta agar proyek-proyek APBD menggunakan jasa pengusaha lokal, terutama yang sudah memiliki KTA (Kartu Tanda Anggota) Kadin. Dengan begitu, pajak tetap di daerah, pengawasan lebih mudah dan ekonomi lokal bisa bergerak,” ujar Buchari, Rabu (13/8/2025).
Buchari mengingatkan, jika kontraktor luar terus mendominasi, Sumbar bukan hanya kehilangan peluang kerja bagi masyarakat, tetapi juga perputaran ekonomi serta penerimaan pajak.
Lebih jauh, ia menegaskan pentingnya KTA Kadin sebagai bukti legalitas sekaligus akses terhadap berbagai fasilitas dan peluang bisnis. Menurutnya, kebijakan mewajibkan KTA sebagai syarat tender, seperti yang pernah berlaku sebelumnya, perlu dipertimbangkan kembali untuk menjamin kualitas rekanan pemerintah.
“Tujuannya agar proyek pemerintah dikerjakan oleh perusahaan yang terpercaya, punya kapasitas, sekaligus berkontribusi nyata bagi ekonomi daerah,” ucapnya.
Kondisi ini kini menjadi ujian serius bagi Pemprov Sumbar. Jika tidak ada langkah cepat dan strategis, ancaman matinya dunia usaha lokal bisa menggerus denyut pembangunan dan menurunkan daya saing daerah. (*)
