PADANG, HARIANHALUAN.ID —Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumbar, Medi Iswandi, mengatakan, rencana besar Sumbar menuju kemandirian fiskal tahun 2030 perlu belajar dari pengalaman sukses daerah lain di Indonesia maupun negara-negara maju. Beberapa contoh menunjukkan bagaimana pengelolaan pajak, aset, serta BUMD/BUMN dapat menjadi tulang punggung keuangan daerah.
DKI Jakarta menjadi contoh paling menonjol. Dengan sistem integrasi pajak daerah—mulai dari kendaraan bermotor, PBB, hingga retribusi—yang disinkronkan dengan data kependudukan, ibu kota Indonesia itu berhasil mengoptimalkan PAD. Tak hanya itu, aset strategis dimanfaatkan menjadi properti dan usaha produktif. Hasilnya, sekitar 85 persen pendapatan Jakarta bersumber dari PAD.
“Pelajaran bagi Sumbar jelas, pajak daerah harus benar-benar berbasis data kependudukan, dan aset strategis jangan hanya dibiarkan, melainkan harus disewakan atau dijadikan sumber bagi hasil yang rutin. Digitalisasi sistem pajak online seperti di DKI Jakarta bisa menjadi contoh nyata,” katanya.
Di Jawa Barat, strategi lain terlihat. Pemprov berhasil memonetisasi aset idle melalui Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dan KPBU. Bahkan, mereka membuat katalog aset secara online agar investor bisa melihat peluang investasi secara transparan. Strategi ini mendongkrak pendapatan dari sewa, bagi hasil, hingga investasi baru.
“Sumbar dapat meniru Jawa Barat dengan menyiapkan daftar aset prioritas lengkap dengan nilai dan status hukumnya. Dengan sistem terbuka secara digital, investor akan lebih mudah menilai kelayakan dan menaruh modal tanpa keraguan,” tuturnya.
Jawa Tengah menunjukkan praktik berbeda. Pemerintah daerah (pemda) memilih jalan restrukturisasi dan merger BUMD, sambil fokus pada sektor prioritas seperti infrastruktur dan energi. Langkah ini terbukti meningkatkan dividen BUMD serta memperbaiki kinerja keuangan perusahaan daerah.
“Jangan biarkan BUMD berjalan tanpa arah. Harus ada target dividen tiap tahun, restrukturisasi bagi yang lemah, bahkan merger bila perlu, sehingga perusahaan daerah benar-benar memberi nilai tambah,” terangnya.
Contoh internasional datang dari Seoul, Korea Selatan. Pemerintah kota memanfaatkan lahan publik secara kreatif dengan menggabungkan fungsi ruang hijau dan area komersial. Konsep multifungsi ini tidak hanya menghasilkan pendapatan dari sewa dan iven, tapi juga menaikkan nilai properti di sekitarnya.
“Sumbar bisa belajar bahwa aset publik tak hanya bisa dijadikan kantor atau lahan tidur. Dengan kreativitas, taman budaya, kawasan wisata, atau lahan pemerintah bisa disulap menjadi pusat ekonomi sekaligus menarik wisatawan,” ujarnya.
Singapura juga menjadi teladan. Negara kecil ini menjadikan BUMN/BUMD sebagai mesin penggerak ekonomi, dikelola profesional dengan kontrak kinerja dan target laba jelas. Dividen perusahaan negara menyumbang besar bagi kas negara.
“Perlunya mengelola BUMD dengan standar profesional. Direksi diberi target dividen yang terukur, sementara manajemen yang tidak kompeten harus diganti. Kontrak kinerja bisa memastikan akuntabilitas perusahaan daerah,” ujarnya.
Sementara, New South Wales, Australia, menawarkan konsep asset recycling. Aset lama dijual atau disewakan, lalu hasilnya dipakai membiayai pembangunan infrastruktur baru tanpa menambah utang. Dengan cara ini, infrastruktur tetap berkembang tanpa membebani keuangan negara bagian.
“Bagi Sumbar, strategi ini relevan. Aset idle yang menganggur bisa dijual atau dimonetisasi, dan hasilnya diarahkan untuk proyek strategis. Hal ini akan mendorong percepatan pembangunan tanpa harus bergantung pada utang maupun transfer pusat,” tuturnya. (h/isr)
