PADANG, HARIANHALUAN.ID — Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) menyusun kembali tentang master plan drainase. Pemko Padang sendiri sebenarnya sudah menyusun master plan drainase tersebut sejak 15 tahun yang lalu. Masterplan yang lama dianggap tidak lagi relevan. Banjir dan genangan kerap terjadi.
“Kita tengah menyusun masterplan drainase di tahun ini, karena masterplan yang lama tidak lagi relevan dan perlu evaluasi kembali,”ujar Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Padang, Tri Hadiyanto beberapa waktu lalu.
Masterplan drainase Kota Padang disusun Dinas PUPR. Pengerjaannya dilaksanakan oleh tiga konsultan. Ditargetkan, masterplan dapat selesai di akhir tahun ini. Tri Hadiyanto menuturkan, pada masterplan lama, rincian sistem jaringan drainase mulai dari kawasan kota hingga Bypass. Sementara, kondisinya saat ini, pengembangan kota sudah melewati jalur Bypass.
“Ditambah lagi fenomena di lapangan saat ini, banyak jaringan irigasi yang berubah fungsi menjadi drainase, padahal secara teknis, drainase itu sifatnya mengeringkan, sementara irigasi adalah mengalirkan air,”ujarnya.
Melihat kondisi demikian, Dinas PUPR menyikapinya dengan menyusun masterplan. Di masterplan yang baru, jaringan irigasi akan diubah fungsinya menjadi saluran drainase, sesuai dengan kondisi eksisting di lapangan
“Meski begitu, dalam penyusunan masterplan yang baru, kita akan tetap mengacu pada kondisi eksisting (drainase) lama, kita juga akan melihat apakah nanti perlu penambahan saluran drainase, pelebaran, pembersihan / pengerukan sedimen, maupun diperlukan penanganan khusus, seperti penggunaan pompa ataupun drainase sistem polder,”ujarnya.
Penyusunan masterplan drainase ini melibatkan sejumlah pihak terkait, baik instansi pusat, provinsi dan kota serta seluruh camat se-Kota Padang. “Saat ini kita masih dalam tahap penyampaian laporan pendahuluan dari konsultan. Dan diharapkan masukan dan saran dari seluruh peserta rapat demi kesempurnaan dokumen yang sedang kita susun,”ujarnya. Diakui Novianti, secara geografis Kota Padang memang berada di belakang garis pantai. Kondisi ini membuat Kota Padang rawan dilanda banjir dan pasang surut. “Namun begitu, kita tetap berkomitmen untuk meminimalisir terjadinya banjir dan genangan,”ujarnya.(*)
