PADANG, HARIANHALUAN.ID — Di balik megahnya hamparan kelapa sawit yang menjadi denyut nadi ekonomi Sumatera Barat (Sumbar), terselip kegelisahan besar. Ribuan hektare perkebunan kini berada di ujung ketidakpastian akibat perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) yang tak kunjung terbit. Jika dibiarkan berlarut, ancaman “status ilegal” membayangi industri yang menghidupi puluhan ribu masyarakat ini.
Industri kelapa sawit hingga kini masih menjadi motor penggerak ekonomi Sumatera Barat (Sumbar). Tercatat, sebanyak 20 perusahaan anggota Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Sumbar mengelola sekitar 110 ribu hektare lahan di berbagai daerah. Namun geliat ekonomi tersebut kini diiringi kekhawatiran.
Ketua GAPKI Sumbar, Bambang Wiguritno, mengungkapkan sejumlah perusahaan menghadapi habisnya masa berlaku HGU, sementara proses perpanjangan belum juga mendapat kepastian hukum dari Kementerian ATR/BPN.
“Beberapa perusahaan anggota GAPKI Sumbar memang HGU-nya akan segera berakhir. Proses pengajuan sudah ditempuh, tapi saat ini kami masih menunggu penerbitan SK HGU. Kalau masa berlaku habis sementara SK belum keluar, perusahaan bisa dianggap ilegal,” ujarnya kepada Haluan, Selasa (9/9/2025).
Rata-rata HGU sawit di Sumbar berlaku 35 tahun. Sementara satu siklus perkebunan hanya 25 tahun. Situasi ini kerap menimbulkan salah paham di tengah masyarakat, terutama ketika perusahaan memulai replanting atau penanaman ulang. Bahkan, muncul tuntutan plasma di tengah siklus, meski kewajiban itu baru berlaku bagi HGU pasca-2007.
Bambang menegaskan, seluruh anggota GAPKI di Sumbar telah menunaikan kewajiban plasma sebesar 20 persen dari luas HGU, bahkan ada yang mengalokasikan hingga 40 persen. Namun dinamika masyarakat, khususnya di tanah ulayat, kerap menimbulkan gesekan internal.
Selain plasma, GAPKI juga aktif dalam program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Di antaranya, kontribusi pengentasan stunting yang digulirkan perusahaan di Pasaman Barat (Pasbar) hingga Rp30 juta per perusahaan. “Kami lebih memilih menyalurkan langsung ke masyarakat agar tepat sasaran,” ujar Bambang.
