PADANG, HARIANHALUAN.id—Badan Pengelolaan Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menargetkan penyaluran KPR subsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 350.000 unit pada tahun 2025.
Hingga awal September ini telah terealisasi sebanyak 172.000 unit rumah melalui 41 bank penyalur dengan nilai subsidi mencapai sebesar Rp21 triliun yang dinikmati oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Demikian dikatakan Direktur Operasi Pemanfaatan BP Tapera, Muhammad Nauval Al Ammari saat diskusi dengan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia atau Apersi Sumbar di Padang, Rabu (10/9) malam.
Hadir saat itu Ketua Apersi Sumbar, Liswendi dan Bendahara, Muhamad Fauzi beserta para pengurus dan anggota lainnya, juga Branch Manager BTN Kantor Cabang Padang, Sudaryanto.
“Realisasi penyaluran KPR FLPP pada tahun ini meningkat lebih dari 40 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya,” ujar Muhammad Nauval Al Ammari.
Ia menyebutkan untuk FLPP penerima manfaat terbanyak adalah sektor swasta dan buruh, disusul kemudian wiraswata seperti pedagang, selanjutnya PNS, TNI/Polri dan sebagainya.
Sedangkan untuk Sumbar,
dikatakannya berdasarkan data hingga 10 September 2025, terdapat sebanyak 2.456 masyarakat yang sudah menerima manfaat Program FLPP.
Ditambahkannya, FLPP salah satu program perumahan yang terbesar di tanah air yang bertujuan mengatasi backlog atau kesenjangan jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan oleh masyarakat.
“Selain itu juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Sebab multiplier effectnya sangat besar dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan,” jelasnya lagi.
Muhammad Nauval Al Ammari juga memberikan apresiasi kepada Apersi sebagai salah satu asosiasi pengembang terbesar mitra pemerintah karena telah berkontribusi 30 persen dalam merealisasikan program FLPP .
“Saya sebut pengembang ini mujahid karena mereka pejuang pembangunan perumahan untuk rakyat. Dalam membangun Rumah FLPP nilai plusnya, untung sewajarnya, tetapi bersyukurnya harus luar biasa,” ujarnya lagi.
Ia menambahkan kunjungannya bersama tim adalah untuk melakukan monitoring dan evaluasi karena negara harus memastikan bahwa program ini tepat sasaran.
“FLPP adalah untuk rumah pertama, tidak boleh yang sudah memiliki rumah menikmati subsidi ini. Ada batasan penghasil juga yang diatur untuk mereka yang menikmati program ini,” terangnya.
Selanjutnya BP Tapera dikatakannya juga memastikan bahwa kualitas rumah yang dibangun pengembang tersebut bagus serta pada saat akad, rumah harus sudah siap huni.
“Tingkat keterhunian adalah indikator pertama keberhasilan program ini. Percuma diberi anggaran oleh negara tetapi kemudian rumah-rumah tersebut tidak dihuni. Dihuni berarti bermanfaat,” tambahnya lagi.
Ia mengatakan BP tapera saat ini sedang melakukan ujicoba MBR Rating melalui aplikasi akuhuni.tapera.go.id yang memberikan penilaian terhadap pengembang, bank penyalur serta kualitas rumah yang dibangun.
Sementara itu Ketua Apersi Sumbar, Liswendi mengatakan pada tahun 2025 ini telah membangun 671 unit rumah subsidi melalui skema FLPP.
Ia menambahkan dari sekitar 170 anggota aktif Apersi Sumbar, dominannya atau 80 persennya diantaranya adalah pengembang yang membangun perumahan subsidi.
“Untuk harga rumah subsidi di Sumbar kecuali Mentawai itu Rp166 juta. Kalau di Mentawai bertambah sekitar Rp20 juta dari harga tersebut,” terangnya lagi.
Liswendi mengatakan, KPR FLPP menawarkan angsuran yang ringan, hanya sekitar Rp1 jutaan dengan tenor waktu yang cukup panjang hingga mencapai 20 tahun.
Ia mengatakan bahwa pertemuan dengan BP tapera ini sangat istimewa , dan ia berterima kasih telah meluangkan waktu untuk bertemu dengan para pengurus dan anggota Apersi Sumbar.
“Ada lika-liku dalam menjalankan usaha ini, tetapi sejauh ini kami masih bisa tetap bertahan. Rintangan itu tentu saja ada, tetapi demikian semua tantangan dan kendala masih bisa kita hadapi,” ujarnya. (h/ita)
