JAKARTA, HARIANHALUAN.ID – Krisis iklim yang semakin intens telah meningkatkan frekuensi dan dampak bencana di Indonesia. Sepanjang tahun 2024, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 3.472 kejadian bencana di seluruh Indonesia, yang sebagian besar merupakan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang. Kelompok rentan—termasuk penyandang disabilitas, lansia, perempuan, anak-anak, dan komunitas miskin perkotaan—sering menjadi pihak yang paling terdampak, sekaligus yang paling terpinggirkan dari sistem perlindungan dan pemulihan bencana.
Merespon tantangan tersebut, BNPB besama ICLEI – Local Governments for Sustainability Indonesia menggelar seminar bertajuk “Inklusi Sosial Dalam Ketahanan Iklim dan Bencana: Dari Kebijakan ke Aksi Nyata”, pada Jumat, (12/9) di Hall B3, JIExpo Kemayoran, Jakarta. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian acara Asia Disaster Management & Civil Protection Expo & Conference (ADEXCO) 2025 yang berkolaborasi dalam satu lokasi dalam rangkaian Indonesia Energy & Engineering Series 2025 (IEE 2025), forum regional tahunan yang mempertemukan pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil untuk memperkuat ketangguhan terhadap bencana dan perubahan iklim.
Seminar ini diselenggarakan sebagai bentuk penguatan komitmen terhadap tata kelola bencana yang lebih inklusif, seiring dengan dimulainya pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yang secara eksplisit menekankan pentingnya ketahanan iklim, pembangunan berkelanjutan, dan penguatan perlindungan sosial. Selain itu, kegiatan ini turut mengimplementasikan prinsip-prinsip global seperti Sendai Framework for Disaster Risk Reduction, Agenda Aksi Iklim Inklusif, dan komitmen Leave No One Behind.
Dalam sambutannya, Arif Wibowo, Country Manager ICLEI Indonesia, menekankan pentingnya pendekatan inklusif dalam setiap kebijakan dan aksi pengurangan risiko bencana iklim.
“Penguatan tata kelola, pendanaan, dan pemanfaatan teknologi yang tepat menjadi kunci dalam membangun sistem manajemen risiko bencana yang terkontrol dan termonitor hingga ke tingkat daerah. Integrasi isu ini ke dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah sangat penting. Latar belakang dan pengalaman beragam dari berbagai pihak justru memperkaya kontribusi dalam mencegah dan memitigasi dampak perubahan iklim serta bencana secara lebih inklusif dan berkeadilan.”
Sementara itu, Dr. Raditya Jati selaku Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB menyoroti pentingnya harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan perlindungan menyeluruh terhadap kelompok paling terdampak.
