PADANG, HARIANHALUAN.id— Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Sumatra Barat, menargetkan pembangunan 1.000 unit rumah subsidi pada tahun 2025.
“Hingga saat ini sudah dibangun sekitar 671 unit rumah subsidi yang tersebar pembangunannya di wilayah Sumbar,” ujar Ketua Apersi Sumbar, Liswendi Kamar di Padang, Jumat (26/9).
Liswendi mengatakan pembangunan perumahan subsidi tersebut mayoritas berlokasi di Kota Padang. Ada juga di Pariaman, Padang Pariaman, Solok dan beberapa daerah lainnya di Sumbar.
Liswendi kamar menambahkan Apersi Sumbar saat ini beranggotakan lebih dari 170 pengembang, dengan dominannya membangun rumah segmen subsidi.
“Mayoritas bangun rumah subsidi, namun demikian pengembang yang bermain pada segmen rumah komersil juga mulai bergerak. Presentasenya 80:20 lah,” ujarnya.
Ia menambahkan meskipun saat ini situasi ekonomi bisa dikatakan sedang tidak baik-baik saja, namun demikian prospek penjualan rumah baik subsidi maupun komersil tetap bagus.
Dikatakan Liswendi, dominan rumah subsidi adalah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang secara nasional kuotanya tahun ini 290 ribu unit.
Ia menambahkan, harga rumah subsidi KPR FLPP di Sumbar sebesar Rp166 juta. Kecuali di Kabupaten Kepulauan Mentawai, bertambah sekitar Rp20 juta dari harga tersebut,” katanya.
Liswendi mengatakan, KPR FLPP menawarkan angsuran yang ringan, hanya sekitar Rp1 jutaan dengan tenor waktu yang cukup panjang hingga mencapai 20 tahun.
Terlebih juga ada SKB 3 Menteri adalah Surat Keputusan Bersama yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) pada 25 November 2024.
Yakni menghapus Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah.
Liswendi mengatakan kebijakan tersebut bertujuan untuk meringankan beban MBR sehingga harga rumah bisa lebih terjangkau serta bisa mempercepat proses perizinan.
“Terkait hal ini Apersi Sumbar juga sudah menyurati wali kota dan bupati di kabupaten/kota di Sumbar agar menjalankan SKB 3 Menteri di daerah,” tambahnya lagi.
Ditambahkan Liswendi, kabar baiknya lagi setiap tahunnya permintaan masyarakat akan rumah komersil mulai meningkat yang diperkirakan akan berlanjut pada tahun 2025 ini.
“Pengembang di Apersi Sumbar sudah mulai yang banyak bermain pada segmen rumah komersil karena pasarnya memang mulai tumbuh,” ujarnya lagi menambahkan.
Lebih jauh dikatakannya untuk penjualan rumah komersil saat ini sudah lebih dari 100 unit. Diperkirakan sampai akhir tahun ini bisa lebih dari 200 unit.
Dikatakannya harga rumah komersil memang lebih mahal karena lokasi yang lebih strategis, tipe yang lebih besar, dan kualitas bahan dan fasilitas yang berbeda.
“Tipe rumah komersil itu biasanya 40,45, 50 ke atas ya, bisa juga tipe rumahnya cuma 36 tapi sudah dilengkapi granit misalnya, konsepnya sudah mewah,” jelasnya lagi.
Liswendi menambahkan prospek rumah komersil untuk di bawah harga Rp500 juta masih bagus tinggal memposisikan harga dan konsep rumahnya bagaimana.
“Permintaan untuk rumah komersil seharga di atas Rp1,5 miliar juga tinggi, tetapi demikian kendalanya adalah tidak banyak unit yang tersedia,” ujarnya lagi lebih jauh.
Liswendi mengingatkan pengembang untuk tetap menjaga nama baik dan tidak menjadi pengembang yang nakal dengan melengkapi perizinan sehingga dalam membangun nyaman dan pembeli tak dirugikan.
Konsumen yang akan membeli rumah agar mengecek dulu di Aplikasi Si Kumbang untuk mengetahu apakah memang pengembangnya terdaftar dan perizinan lengkap.
“Kemudian untuk konsumen yang akan membeli rumah coba cek dulu di aplikasi Si Kumbang. Kalau benar ada di sana berarti memang pengembangnua terdaftar dan perizinannya lengkap,” tutupnya.
Sementara itu Badan Pengelolaan Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menargetkan penyaluran KPR subsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 350.000 unit pada tahun 2025.
Direktur Operasi Pemanfaatan BP Tapera, Muhammad Nauval mengatakan hingga awal September 2025 telah terealisasi sebanyak 172.000 unit rumah.
“KPR FLPP tersebut melalui 41 bank penyalur dengan nilai subsidi mencapai sebesar Rp21 triliun yang dinikmati oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR),” ujar Muhammad Nauval saat kunjungannya ke Padang beberapa waktu lalu.
Ia menyebutkan untuk FLPP penerima manfaat terbanyak adalah sektor swasta dan buruh, disusul kemudian wiraswata seperti pedagang, selanjutnya PNS, TNI/Polri dan sebagainya.
Sedangkan untuk Sumbar, dikatakannya berdasarkan data hingga 10 September 2025, terdapat sebanyak 2.456 masyarakat yang sudah menerima manfaat Program FLPP. (h/ita)
