PADANG, HARIANHALUAN.ID – Ketua Komisi II DPRD Kota Padang, Rachmad Wijaya, meminta Wali Kota Padang Fadly Amran segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)-nya masih berada di bawah 60 persen hingga akhir triwulan ketiga tahun anggaran 2025.
Desakan ini disampaikan menyusul hasil laporan realisasi PAD per 30 September 2025 yang menunjukkan masih banyak OPD yang belum mampu mencapai target secara optimal.
Berdasarkan data resmi yang diterima DPRD, dari total target PAD Kota Padang tahun 2025 sebesar Rp897,69 miliar, realisasi hingga akhir September baru mencapai Rp690,49 miliar atau sekitar 76,92 persen.
Meski secara total angka tersebut tergolong cukup tinggi, DPRD menilai masih ada sejumlah OPD yang kinerjanya belum maksimal karena realisasi PAD-nya masih di bawah 60 persen.
Data yang diperoleh Haluan, ada sejumlah OPD dengan capaian PAD terendah per 30 September 2025.
Pertama, Dinas Perhubungan Kota Padang, dari target Rp3.393.787.000 baru tercapai Rp1.886.858.000 (55, 60 persen). Sisa target Rp1.506.929.000
Kedua, Dinas Perdagangan Kota Padang, dari target Rp10.100.000.000 baru tercapai Rp4.968.194.706 (49,19 persen). Sisa target Rp5.131.805.294.
Ketiga, Dinas Pertanian Kota Padang, dari target Rp1.033.275.000 baru tercapai Rp498.370.400 (48,23 persen). Sisa target Rp534.904.600.
Keempat, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang, dari target Rp45.305.600.000 baru tercapai Rp21.713.631.138 (47,93 persen). Sisa target Rp23.591.968.862.
Kelima, Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang, dari target Rp11.500.000.000 baru tercapai Rp3.559.429.596 (30,95 persen). Sisa target Rp7.940.570.404.
Melihat capaian ini, Ketua Komisi II DPRD Kota Padang, Rachmad Wijaya, menilai bahwa rendahnya realisasi PAD di sejumlah OPD menunjukkan lemahnya perencanaan dan pelaksanaan strategi dalam menggali potensi pendapatan asli daerah.
“Masih adanya OPD dengan realisasi di bawah 60 persen bahkan ada yang hanya mencapai 30 persen menunjukkan persoalan kinerja yang perlu ditangani serius. Kami meminta Wali Kota Padang segera mengevaluasi para kepala dinas beserta jajarannya, agar mereka tidak bekerja secara rutinitas, tetapi lebih inovatif dan strategis dalam mengejar target PAD,” tegas Rachmad Wijaya, Selasa (1/10/2025).
Politisi muda dari Fraksi Gerindra itu menambahkan, PAD merupakan tulang punggung pembiayaan pembangunan daerah. Rendahnya realisasi PAD dari sejumlah OPD akan berdampak langsung pada kemampuan pemerintah kota dalam menjalankan program prioritas dan pelayanan publik.
DPRD menilai perlu dilakukan langkah cepat dan terukur agar target PAD tahun 2025 bisa tercapai.
“Masih tersisa tiga bulan sebelum tahun anggaran berakhir. Ini waktu yang sangat krusial. Kepala OPD harus bergerak cepat, menyusun strategi, dan melakukan evaluasi internal agar target bisa dikejar. Jangan sampai ketertinggalan capaian PAD menghambat program pembangunan kota,” ujarnya.
Selain evaluasi kinerja, Rachmad juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mengoptimalkan PAD.
Menurutnya, banyak potensi penerimaan yang belum tergarap maksimal akibat minimnya inovasi dan kurangnya koordinasi antar perangkat daerah.
“Kami di DPRD akan terus mengawal dan mendorong upaya peningkatan PAD ini. Namun, langkah awal yang paling penting adalah perbaikan kinerja dari internal OPD itu sendiri,” tuturnya.
Sementara itu, DPRD juga mencatat bahwa beberapa OPD berhasil melampaui target. Diantaranya Dinas Pariwisata dengan capaian 115,67 persen dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan capaian 105,42 persen.
Keberhasilan ini diharapkan bisa menjadi contoh bagi OPD lain untuk lebih kreatif dan proaktif dalam menggali potensi pendapatan daerah. (h/yes)
