PADANG, HARIANHALUAN.ID – Ketua Komisi II DPRD Kota Padang, Rachmad Wijaya meminta Wali Kota Padang Fadly Amran segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)-nya masih berada di bawah 60 persen hingga akhir triwulan ketiga tahun anggaran 2025.
Desakan ini disampaikan menyusul hasil laporan realisasi PAD per 30 September 2025 yang menunjukkan masih banyak OPD yang belum mampu mencapai target secara optimal.
Berdasarkan data resmi yang diterima DPRD, dari total target PAD Kota Padang tahun 2025 sebesar Rp897,69 miliar, realisasi hingga akhir September baru mencapai Rp690,49 miliar atau sekitar 76,92 persen. Meski secara total angka tersebut tergolong cukup tinggi, DPRD menilai masih ada sejumlah OPD yang kinerjanya belum maksimal karena realisasi PAD-nya masih di bawah 60 persen.
Data yang diperoleh Haluan, ada sejumlah OPD dengan capaian PAD terendah per 30 September 2025. Pertama, Dinas Perhubungan Kota Padang, dari target Rp3.393.787.000 baru tercapai Rp1.886.858.000 (55, 60 persen). Sisa target Rp1.506.929.000
Kedua, Dinas Perdagangan Kota Padang, dari target Rp10.100.000.000 baru tercapai Rp4.968.194.706 (49,19 persen). Sisa target Rp5.131.805.294. Ketiga, Dinas Pertanian Kota Padang, dari target Rp1.033.275.000 baru tercapai Rp498.370.400 (48,23 persen). Sisa target Rp534.904.600.
Keempat, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang, dari target Rp45.305.600.000 baru tercapai Rp21.713.631.138 (47,93 persen). Sisa target Rp23.591.968.862. Kelima, Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang, dari target Rp11.500.000.000 baru tercapai Rp3.559.429.596 (30,95 persen). Sisa target Rp7.940.570.404.
Melihat capaian ini, Ketua Komisi II DPRD Kota Padang, Rachmad Wijaya, menilai bahwa rendahnya realisasi PAD di sejumlah OPD menunjukkan lemahnya perencanaan dan pelaksanaan strategi dalam menggali potensi pendapatan asli daerah.
