Ia menambahkan selama ini pariwisata domestik itu didominasi perjalanan dinas dari daerah. “Katakanlah Riau ke Sumbar, Jakarta ke Sumbar. Sementara perjalanan dinas itu tahun 2025 tidak boleh dilakukan. Artinya perjalanan pariwisata itu terganggu. Yang berwisata ke Sumbar itu adalah masyarakat swasta yang tidak sebanyak perjalanan pemerintah,” ucapnya.
Darmawi mengusulkan untuk evaluasi di tahun 2026 mendatang agar Sumbar tidak hanya bersandar pada pangsa pasar pemerintahan. Jadi kepada pemda dan pegiat pariwisata tidak hanya menyasar pangsa pemerintahan, namun lebih membidik pangsa swasta.
“Jadi jikapun terjadi efisiensi, tidak goyang. Ini salah satu yang kita harapkan dari pemerintahan bisa melakukan promosi ke masyarakat swasta yang ada di luar Sumbar, sehingga itu diharapkan jadi wisatawan yang datang ke Sumbar. Kita tidak mendapatkan persoalan seperti itu. Hal itu yg harus dibenahi dan dipikirkan di tahun 2026,” jelasnya.
Lebih lanjut Darmawi menjelaskan, pemerintah pusat maupun daerah yang sekarang masih dalam tahap menyinkronkan pembagian keuangan daerah. Saat semuanya dipangkas, dan hasilnya ekonomi pun menjadi lesu. “Intinya kita harus beralih ke pangsa pasar swasta,” tuturnya.
Darmawi mengusulkan langkah-langkah bagaimana pemda dan pegiat pariwisata lebih aktif mempromosikan di tingkat swasta. Tidak lagi mengandalkan kegiatan seremonial pemerintah seperti kunker dan lainnya. (*)
