Dalam sesi tanya jawab, Jasman juga menyoroti pentingnya menjaga konsistensi pelaksanaan tugas dengan tidak terlalu sering melakukan mutasi pejabat, khususnya di posisi strategis seperti Kepala Dinas Kominfo.
Sementara itu, pembinaan terhadap pemerintahan nagari tetap dilakukan meski di tengah keterbatasan anggaran. Dari lima nagari binaan, dua di antaranya — Nagari Sungai Rumbai dan Nagari Koto Besar — berhasil masuk 5 besar E-Monev Keterbukaan Informasi Publik tingkat nagari.
Lebih lanjut, Jasman menjelaskan bahwa daftar informasi publik Dharmasraya diperbarui secara rutin setiap enam bulan, sementara informasi yang dikecualikan telah ditetapkan melalui SK Bupati.
“Ini merupakan keseriusan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang terbuka, responsif, dan akuntabel, dengan target utama meraih predikat Kabupaten Informatif pada tahun 2025”, tukas Staf Ahli Gubernur Sumbar ini. (*)
