PADANG, HARIANHALUAN.ID — Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) mengusulkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas Pariwisata) lintas instansi yang melibatkan Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP, kepolisian, serta pelaku dan pegiat wisata.
Hal ini terungkap saat audiensi Ketua DPD ASITA Sumbar, Darmawi beserta jajaran dengan Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah di Istana Gubernur, Senin (13/10). Pertemuan ini turut dihadiri oleh Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Sumbar, Lila Yanwar dan Ketua BPPD Sumbar, Sari Lenggogeni.
Dalam kesempatan itu, Ketua DPD ASITA Sumbar, Darmawi menyoroti pentingnya upaya mitigasi terhadap “bencana pariwisata”, yaitu kondisi ketika wisatawan merasa tidak puas, kecewa, atau tidak mendapatkan pengalaman menyenangkan selama berwisata.
“Bencana seperti ini dinilai jauh lebih sering terjadi dibanding bencana alam, karena berhubungan langsung dengan kualitas pelayanan dan interaksi di lapangan. Untuk itu, diperlukan edukasi dan pelatihan bagi seluruh pelaku pariwisata untuk meningkatkan profesionalitas dan pelayanan yang berkesan,” ujar Darmawi.
Selain pembentukan Satgas Pariwisata, pihaknya juga mengusulkan Pemprov segera menyusun Perda atau Surat Edaran Gubernur yang mengatur alur ekosistem pariwisata dari hulu hingga hilir. Regulasi ini diharapkan dapat menciptakan standar pelayanan yang jelas, mulai dari mobilisasi wisatawan, pemanduan wisata, hingga operasional agen perjalanan dan operator tur.
ASITA juga mendorong dibukanya rute penerbangan langsung Padang–Kota Baru (Kelantan, Malaysia). Sebab Provinsi Kelantan dinilai strategis karena memiliki penduduk hampir 2 juta jiwa, yang mayoritas muslim. Lalu berbatasan dengan wilayah berpenduduk padat seperti Terengganu, Pahang, Pattani, dan Narathiwat (Thailand).
