JAKARTA, HARIANHALUAN.ID – Kehadiran dan peran Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perdamaian Gaza di Sharm El-Sheikh, Republik Arab Mesir, pada Senin, 13 Oktober 2025, merupakan wujud nyata pelaksanaan amanat konstitusi Indonesia untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Presiden Prabowo hadir sejajar dengan para pemimpin dunia—termasuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Raja Yordania Abdullah II, Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan, Presiden Prancis Emmanuel Macron, serta Sekretaris Jenderal PBB António Guterres—untuk menyaksikan penandatanganan perjanjian perdamaian dan penghentian perang di Gaza, yang menandai langkah penting menuju stabilitas dan perdamaian di Palestina.
KTT ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan yang sebelumnya dihadiri oleh Presiden Prabowo yakni Multilateral Meeting on the Middle East di sela-sela pelaksanaan Sidang Umum PBB ke-80 September lalu, yang diinisiasi Presiden Trump, membahas upaya penyelesaian penjajahan di Palestina melalui solusi dua negara yang adil dan setara. Hingga September 2025, Negara Palestina telah diakui secara resmi oleh 157 dari 193 negara anggota PBB—atau lebih dari 80% dari keseluruhan anggota PBB—sebagai negara berdaulat yang sah.
Perdamaian sejati dan kemerdekaan suatu negara tentu tak dapat terwujud tanpa adanya upaya pelindungan terhadap peradaban dan budayanya. Dalam hal ini, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyatakan,”Penghancuran sistematis terhadap situs budaya dan sejarah di Palestina merupakan bentuk genosida budaya—yakni penghapusan identitas dan ingatan kolektif suatu bangsa. Peran aktif Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kepemimpinan nyata Indonesia mendorong proses perdamaian di Gaza. Komitmen beliau tak hanya mencerminkan diplomasi politik yang beradab, tetapi juga perjuangan untuk melindungi peradaban manusia dari kehancuran akibat penjajahan.”
Pada KTT Perdamaian Gaza ini, Presiden Prabowo menyampaikan kesiapan Indonesia untuk mendukung proses rekonstruksi Gaza setelah perdamaian dicapai, termasuk dengan mengirim pasukan penjaga perdamaian di Palestina sebagai bagian dari langkah nyata menuju perdamaian yang adil dan berkelanjutan di kawasan Timur Tengah sebagaimana disepakati dalam “Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict” yang bertujuan tak hanya menghentikan kekerasan secara langsung, tetapi juga membangun fondasi kuat bagi rekonsiliasi, pemulihan, dan pembangunan masa depan yang stabil bagi rakyat Palestina.
Menanggapi rencana tersebut, Fadli Zon menyatakan bahwa pelindungan terhadap budaya Palestina harus menjadi bagian tak terpisahkan dari rekonstruksi pascaperang. Ia menegaskan:
“Selama lebih dari tujuh dekade, Palestina bukan hanya mengalami penjajahan politik, tetapi juga upaya penghapusan budaya. Genosida budaya ini merupakan kejahatan terhadap peradaban. Indonesia, melalui komitmen Presiden Prabowo, hadir tidak hanya untuk berbicara soal perdamaian, tetapi untuk melindungi keberlanjutan sejarah dan jati diri bangsa Palestina.”
Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia dan aktif dalam Global South, Indonesia punya posisi strategis—bukan penonton, melainkan inisiator, penengah, dan penjaga nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan global.Indonesia percaya bahwa tidak akan ada perdamaian yang bermartabat tanpa keadilan sejarah dan kebudayaan.
Dengan semangat kemanusiaan dan menjalankan amanat konstitusi, Indonesia terus berdiri bersama rakyat Palestina—membela kemerdekaannya, melindungi warisan budayanya, dan memperjuangkan masa depan yang damai serta berkelanjutan. (*)
