“Walaupun milik pribadi, karena berada di kawasan bersejarah, tetap harus mengikuti aturan bersama agar nilai budaya dan sejarahnya tidak hilang,” tegasnya.
FGD ini menjadi bagian dari rangkaian panjang pengembangan Kota Tua Padang yang sebelumnya telah memiliki masterplan sejak 2023.
Dengan hadirnya pedoman baru ini, diharapkan penataan kawasan heritage berjalan lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan selaras dengan visi Kota Padang menuju wisata berkualitas (quality tourism) yang menghargai sejarah sekaligus memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat. (*)
WhatsApp Harianhaluan.id
+ Gabung
