Jakarta, harianhaluan.id— Langkah besar dalam perlindungan pekerja Indonesia kembali tercapai. Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menetapkan fatwa bahwa Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan telah sesuai dengan prinsip syariah.
Fatwa ini menegaskan bahwa iuran bagi pekerja rentan dapat dibayarkan menggunakan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang dikelola oleh BAZNAS dan lembaga amil zakat (LAZ), selama pengelolaannya dilakukan sesuai kaidah syariah.
Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof. Dr. H. M. Asrorun Ni’am Sholeh, MA, menyampaikan bahwa sinergi antara MUI dan BPJS Ketenagakerjaan merupakan bentuk kolaborasi ulama dan umara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
“BPJS Ketenagakerjaan adalah bukti nyata kehadiran negara dalam melindungi pekerja, sementara MUI memastikan langkah tersebut sejalan dengan nilai-nilai agama dan kemaslahatan umat,” ujarnya, Jumat (17/10).
Sekretaris Komisi Fatwa MUI, K.H. Miftahul Huda, menambahkan bahwa skema ZIS untuk pembayaran iuran pekerja rentan menjadi bentuk gotong royong sosial yang sejalan dengan ajaran Islam.
“Ketika pekerja tidak mampu membayar iuran, maka dana infak, sedekah, atau bahkan zakat bisa menjadi solusi. Prinsipnya adalah saling menanggung dalam kebaikan,” jelasnya.
Menanggapi hal ini, Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Eko Nugriyanto, menyambut penuh apresiasi atas fatwa tersebut.
“Dengan adanya launching fatwa ini memberi landasan kuat bagi perluasan perlindungan pekerja, khususnya mereka yang belum mampu secara finansial. Banyak pekerja informal yang kini bisa terbantu melalui dukungan lembaga zakat dan filantropi,” ungkapnya.
BPJS Ketenagakerjaan akan menindaklanjuti fatwa ini dengan penyusunan SOP bersama MUI dan BAZNAS untuk memastikan implementasi yang tepat serta pengelolaan dana sesuai prinsip syariah.
“Kami berharap fatwa ini menjadi momentum penting bagi penguatan program BPJS berbasis syariah dan juga dapat memperluas cakupan perlindungan ke seluruh wilayah Indonesia,” tambah Eko.
Peluncuran Fatwa MUI Program JKK dan JKM Sesuai Prinsip Syariah menjadi bukti nyata kolaborasi antara ulama dan pemerintah dalam melindungi pekerja Indonesia, sekaligus menegaskan bahwa program jaminan sosial dapat berjalan sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan syariah Islam.
Sementara itu Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang, Husaini menyambut baik penetapan fatwa MUI terkait kesesuaian Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) dengan prinsip syariah.
Menurutnya, fatwa ini menjadi penegasan bahwa perlindungan sosial bagi pekerja bukan hanya kewajiban negara, tetapi juga bagian dari ikhtiar kolektif umat dalam membangun kesejahteraan yang berkeadilan.
“Fatwa ini memberikan legitimasi moral dan syariah bahwa gotong royong sosial untuk melindungi pekerja adalah bagian dari nilai keumatan yang sangat mulia,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa dengan adanya landasan syariah ini, BPJS Ketenagakerjaan Padang siap memperkuat sinergi dengan BAZNAS, LAZ, serta lembaga filantropi lokal untuk memperluas perlindungan bagi pekerja rentan yang belum mampu membayar iuran secara mandiri.
“Ini momentum besar untuk menggerakkan solidaritas sosial. Kami akan mendorong agar pekerja di sektor informal, seperti petani, pedagang kecil, dan pekerja harian, bisa segera mendapatkan perlindungan melalui skema ZIS,” tegasnya.(h/ita)
—
