BUKITTINGGI, HARIANHALUAN.ID – Komitmen untuk memastikan seluruh masyarakat mendapatkan perlindungan kesehatan terus diwujudkan oleh BPJS Kesehatan bersama Pemerintah Kota (Pemko) Bukittinggi. Wujud nyata sinergi tersebut ditandai dengan penandatanganan addendum nota kesepakatan dan rencana kerja tentang optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) antara BPJS Kesehatan Cabang Bukittinggi dan Pemko Bukittinggi, di Aula Kantor Wali Kota Bukittinggi, Kamis (16/10/2025).
Kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran pejabat Pemko Bukittinggi dan BPJS Kesehatan Cabang Bukittinggi. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bukittinggi, Haris Prayudi, menegaskan bahwa penandatanganan addendum ini bukan sekadar seremoni, melainkan langkah konkret dalam memperkuat kolaborasi menuju masyarakat yang sehat dan terlindungi.
“Penandatanganan ini merupakan wujud nyata dari komitmen dan sinergi yang terus terjalin erat antara BPJS Kesehatan dan Pemko Bukittinggi dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif dan terlindungi melalui Program JKN,” ujar Haris.
Ia menjelaskan, berdasarkan data jumlah penduduk semester I tahun 2025, cakupan kepesertaan JKN di Kota Bukittinggi telah mencapai 97,51%, yakni 139.076 jiwa dari total 142.621 penduduk. Dari jumlah tersebut, 114.069 jiwa atau 79,98% tercatat sebagai peserta aktif per 30 September 2025.
“Capaian ini menjadi kebanggaan bersama sekaligus bukti nyata bahwa masyarakat Bukittinggi memiliki kesadaran tinggi terhadap pentingnya perlindungan kesehatan,” katanya.
Kota Bukittinggi sendiri telah berhasil meraih predikat Universal Health Coverage (UHC) Prioritas sejak 1 Maret 2023 dan berhasil mempertahankannya hingga kini. Predikat tersebut menandakan bahwa sebagian besar penduduk telah terjamin dalam Program JKN.
Dari sisi kepesertaan PBPU Pemda, hingga 1 Oktober 2025, entitas JKSS Kota Bukittinggi telah mencakup 15.807 jiwa dan 17 bayi baru lahir dari kuota 16.100 jiwa dan 50 BBL, sementara entitas Bukittinggi Gemilang mencakup 10.612 jiwa dari kuota 12.487 jiwa.
“Melalui penandatanganan addendum ini, kami menegaskan kembali pentingnya kolaborasi strategis dalam memperkuat implementasi Program JKN di tingkat daerah. Fokus kami adalah mempertahankan kualitas UHC Prioritas, menjaga kesinambungan kepesertaan aktif, serta memastikan pelayanan kepada peserta berjalan optimal, efisien dan berkeadilan,” kata Haris.
