PADANG, HARIANHALUAN.ID —
Kajian Risiko Bencana Kota Padang Tahun 2023 membeberkan fakta mencemaskan: lebih dari dua ratus ribu jiwa warga ibu kota Sumatera Barat itu tinggal di wilayah rawan tsunami. Sebanyak 242.750 penduduk tersebar di delapan kecamatan dan 55 kelurahan yang diperkirakan bakal terdampak jika gelombang besar benar-benar melanda. Dari total tersebut, 77.014 jiwa tergolong kelompok rentan, sementara 637 orang merupakan penyandang disabilitas.
Temuan tersebut menjadi pijakan penting bagi Pemerintah Kota (Pemko) Padang dalam memperkuat kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana. Wali Kota Padang Fadly Amran menekankan, hasil kajian itu bukan sekadar laporan teknis, melainkan peringatan nyata agar seluruh pihak tidak abai terhadap ancaman alam.
“Data ini menunjukkan bahwa risiko tsunami di Padang sangat tinggi. Pertanyaan pentingnya, apakah kita benar-benar siap jika bencana itu datang? Jawabannya ada pada latihan dan simulasi,” ujar Fadly dalam Workshop Drill Menghadapi Gempa Bumi Berpotensi Tsunami di Gedung Youth Centre, Selasa (21/10).
Fadly juga mengutip publikasi National Geographic Indonesia edisi pertama, yang menyebut Padang sebagai salah satu kota dengan risiko tsunami tertinggi di dunia berdasarkan jumlah penduduk di kawasan pesisir. Dari sekitar satu juta warga, lebih dari 60 persen beraktivitas di zona yang berpotensi terdampak gelombang tsunami.
“Oleh karena itu, kesiapsiagaan harus menjadi budaya. Workshop ini bertujuan memastikan setiap unsur mengetahui perannya saat peringatan dini dikeluarkan,” jelasnya.
Kegiatan workshop ini menjadi langkah awal menuju Drill Menghadapi Gempa Bumi Berpotensi Tsunami yang akan digelar pada 5 November 2025. Latihan besar tersebut direncanakan menjadi simulasi kebencanaan terbesar di Sumatera Barat, dengan melibatkan sekitar 200.000 warga di 55 kelurahan Kota Padang.
“Insya Allah, 5 November nanti kita akan melaksanakan latihan tsunami terbesar yang pernah dilakukan. Kami berharap dukungan semua pihak agar pelaksanaannya aman, tertib, dan tanpa insiden,” tambah Fadly.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang Hendri Zulviton menyebut workshop ini diikuti oleh 921 peserta dari berbagai unsur, mulai dari satuan pendidikan, masyarakat, instansi pemerintah, dunia usaha, hingga rumah sakit dan perbankan. Rinciannya, terdapat 217 tenaga pendidik dari TK, SD, dan SMP; 492 perwakilan masyarakat dari delapan kelurahan pesisir; 124 perwakilan lembaga dan instansi, serta 88 pejabat dari organisasi perangkat daerah (OPD).
“Tujuan utama kegiatan ini adalah memastikan setiap lembaga memiliki rencana dan peta evakuasi yang jelas. Kalau belum ada, kami bantu susun. Kalau sudah ada, kami tinjau ulang agar tidak terjadi tumpang tindih jalur evakuasi,” tutur Hendri.
Ia menambahkan, hasil dari workshop akan menjadi dasar penyempurnaan rencana kontinjensi dan peta evakuasi tsunami Kota Padang, yang diharapkan dapat menjadi percontohan bagi daerah-daerah pesisir lainnya di Sumatera Barat.
Dengan pendekatan berbasis data ilmiah dari Kajian Risiko Bencana 2023, Pemko Padang berupaya memastikan seluruh warganya memahami langkah penyelamatan diri saat bencana datang. Simulasi bukan hanya sekadar seremoni tahunan, tetapi investasi keselamatan bagi masa depan masyarakat yang hidup di wilayah rawan bencana. (*)
