JAKARTA, HARIANHALUAN.ID – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto S.Sos., M.M., menerima kunjungan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Republik Indonesia (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko, di Graha BNPB, Jakarta, pada Selasa (22/10). Pertemuan tersebut menjadi momentum penting bagi kedua lembaga untuk memperkuat sinergi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi warga yang terdampak bencana dan berada dalam kondisi sosial ekonomi rentan.
Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, tentang penanggulangan bencana di Indonesia, salah satu tugas dan fungsi BNPB adalah memulihkan sosial ekonomi warga terdampak pascabencana. Secara spesifik, kewenangan itu dilaksanakan melalui program yang dijalankan oleh Kedeputian Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
Dalam lingkup yang lebih luas, BP Taskin memiliki marwah pengentasan kemiskinan masyarakat di Indonesia secara terpadu, sesuai yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 163 tahun 2024.
Melalui dua dasar hukum tersebut, Kepala BNPB mengatakan bahwa kerja sama antara BNPB dan BP Taskin tentu memiliki semangat yang sama, yakni memperbaiki taraf hidup masyarakat Indonesia melalui pendekatan yang berkelanjutan.
“BNPB fokus membantu masyarakat terdampak bencana agar dapat pulih dan bangkit, sementara BP Taskin memiliki cakupan yang lebih luas terhadap pengentasan kemiskinan di seluruh Indonesia. Kolaborasi ini menjadi penting agar upaya penanggulangan bencana juga dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Suharyanto.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko menegaskan pentingnya sinergi antara kedua lembaga untuk memastikan bahwa proses pemulihan pascabencana tidak berhenti pada pemulihan fisik, tetapi juga menyentuh aspek sosial dan ekonomi masyarakat.
“Kami sepakat bahwa pemulihan masyarakat terdampak bencana tidak cukup hanya mengembalikan mereka ke kondisi sebelum bencana. Justru, bencana bisa menjadi momentum untuk menata ulang sistem ekonomi lokal agar lebih tangguh, inklusif, dan produktif,” ungkap Budiman.
Kedepannya, BNPB bersama BP Taskin akan menindaklanjuti pertemuan tersebut melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) serta perjanjian kerja sama teknis, termasuk dalam pemanfaatan data dan program bersama.
BP Taskin akan mengintegrasikan data kantong-kantong kemiskinan berdasarkan Data Terpadu Sosial Nasional (DTSN) dengan data potensi bencana yang dimiliki BNPB. Melalui pemetaan terpadu ini, kedua lembaga dapat menentukan wilayah prioritas yang membutuhkan intervensi terpadu antara pengentasan kemiskinan dan pemulihan pascabencana.
Selain itu, BP Taskin juga akan mengembangkan skema investasi berdampak sosial (social impact investment) dan mendorong kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk sektor filantropi dan swasta, untuk mendukung ketahanan ekonomi masyarakat terdampak bencana.
“Kami sudah mulai menerapkan pendekatan ini di beberapa wilayah, seperti di Cirebon, dengan mengonsolidasikan lahan pertanian, koperasi, dan rantai nilai industri pangan. Dengan BNPB, kami ingin membawa pendekatan serupa ke daerah-daerah rawan bencana agar masyarakat yang terdampak bisa pulih dan tumbuh lebih kuat,” tambah Budiman.
Melalui sinergi antara BNPB dan BP Taskin ini, diharapkan program pengurangan risiko bencana dapat berjalan beriringan dengan upaya pengentasan kemiskinan, sehingga masyarakat terdampak tidak hanya pulih dari bencana, tetapi juga memiliki ketahanan sosial dan ekonomi yang lebih baik. (*)
