PADANG PARIAMAN, HARIANHALUAN.ID — Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman melaksanakan kegiatan koordinasi percepatan pengadaan tanah untuk pembangunan exit Tol Lubuk Alung bersama Bupati Padang Pariaman di kantor bupati setempat, Parit Malintang, Jumat (31/10/2025).
Kegiatan ini dihadiri Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman, Ahmad Yahdi, beserta jajaran, serta Bupati Padang Pariaman bersama perangkat daerah terkait. Pertemuan tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antar instansi, guna mempercepat proses pengadaan tanah yang menjadi bagian penting dalam pembangunan infrastruktur jalan tol di wilayah Padang Pariaman.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman, Ahmad Yahdi, menyampaikan bahwa koordinasi ini merupakan bentuk komitmen bersama antara pemerintah daerah dan BPN dalam memastikan kelancaran pembangunan proyek strategis nasional.
“Pertemuan ini digelar sebagai upaya mempercepat proses penyelesaian pengadaan tanah yang menjadi bagian penting dalam pembangunan infrastruktur jalan tol di wilayah Kabupaten Padang Pariaman. Melalui koordinasi ini, diharapkan terjalin sinergi antara pemerintah daerah dan Kantor Pertanahan dalam mewujudkan kelancaran pembangunan serta memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar,” ujar Ahmad Yahdi.
Ia menambahkan, percepatan pengadaan tanah untuk proyek exit Tol Lubuk Alung diharapkan dapat mendukung konektivitas wilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya bagi masyarakat yang berada di sekitar lokasi pembangunan.
Bupati Padang Pariaman turut menyampaikan apresiasi atas langkah proaktif Kantor Pertanahan dalam mendukung program pembangunan infrastruktur nasional. Dengan adanya kerja sama yang solid antara pemerintah daerah dan instansi pertanahan, diharapkan proses pengadaan tanah dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Melalui kegiatan koordinasi ini, Kantor Pertanahan Padang Pariaman menegaskan komitmennya untuk terus berperan aktif dalam setiap tahapan pembangunan yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah. (*)
