PADANG, HARIANHALUAN.ID – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Muhidi, menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi dan kerja sama antara lembaga legislatif dengan pemerintah daerah, instansi vertikal, serta dunia usaha. Langkah ini, menurutnya, merupakan kunci utama dalam mempercepat pembangunan daerah sekaligus menjaga stabilitas sosial dan ekonomi di Sumatera Barat.
Penegasan tersebut disampaikan politisi senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu usai mengisi pengajian rutin yang digelar oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat, Jumat kemarin. Dalam kesempatan itu, Muhidi menyoroti pentingnya sinergi lintas sektor agar setiap program pembangunan dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurut Muhidi, kolaborasi bukan hanya tentang koordinasi antarinstansi, melainkan membangun rasa saling percaya dan tanggung jawab bersama untuk memajukan daerah. Ia optimistis, ketika sinergi tersebut terjalin dengan baik, maka pembangunan akan berjalan lancar, situasi daerah menjadi kondusif, dan dunia usaha dapat berkembang secara sehat dan berkelanjutan.
Namun demikian, Muhidi mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak dapat dicapai apabila salah satu aspek tidak berjalan optimal. Ia mencontohkan, jika stabilitas daerah terganggu, maka dunia usaha akan terdampak langsung. Kondisi yang tidak kondusif dapat menurunkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Sumatera Barat.
“Ketika keamanan dan kenyamanan tidak terjamin, investor tentu akan berpikir ulang. Padahal, investasi sangat dibutuhkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat,” ujarnya.
Sejak dipercaya menjabat sebagai Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi aktif membangun komunikasi dengan berbagai lembaga strategis, seperti kepolisian, TNI, kejaksaan, pengadilan, hingga dunia usaha. Upaya tersebut dilakukan agar tercipta sinergi kebijakan antara sektor pemerintahan, penegakan hukum, dan perekonomian.
Muhidi menilai, DPRD memiliki peran penting tidak hanya dalam fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, tetapi juga sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Dengan peran itu, DPRD dapat menjadi katalisator dalam memperkuat koordinasi antarinstansi serta memastikan kebijakan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan daerah.
Melalui kolaborasi yang kuat dan komitmen bersama, Muhidi berharap Sumatera Barat dapat terus berkembang sebagai daerah yang maju, aman, dan sejahtera. Ia menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah, aparat, dan dunia usaha merupakan pondasi utama untuk menjaga stabilitas sekaligus mempercepat terwujudnya visi pembangunan daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan. (*)
