JAKARTA, HARIANHALUAN.ID – Dalam menghadapi dinamika penyelenggaraan Pemilu 2029, tantangan utama tidak hanya terletak pada aspek teknis dan logistik, melainkan juga pada ancaman siber yang semakin kompleks. Kesadaran akan hal ini mendorong Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk menjajaki kerja sama strategis dalam memperkuat keamanan siber.
Pertemuan resmi kedua lembaga tersebut berlangsung di Gedung Pertemuan BSSN, Jakarta, pada Senin (3/11), dengan fokus utama pada penguatan sistem informasi serta peningkatan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu.
Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, menegaskan bahwa persoalan legitimasi hasil pemilu kini sangat dipengaruhi oleh keamanan data dan sistem digital yang digunakan dalam penyelenggaraan. Menurutnya, gangguan atau serangan siber terhadap sistem penyelenggara dapat menimbulkan kecurigaan publik, bahkan berpotensi memicu disinformasi dan delegitimasi hasil pemilu. Karena itu, perlindungan sistem informasi bukan lagi menjadi kebutuhan sekunder, melainkan fondasi utama bagi keberlangsungan demokrasi digital yang sehat.
Dalam konteks tersebut, Bagja menyoroti pentingnya membangun kepercayaan publik melalui sistem yang tangguh dan transparan. “Informasi dan teknologi pada dasarnya berakar pada kepercayaan. Bagaimana publik dapat percaya jika sistem kita mudah diserang? Karena itu, BSSN harus berada di garis depan untuk memastikan keamanan digital,” ujarnya.
Ia menilai, kepercayaan publik tidak dapat dibangun hanya melalui sosialisasi, melainkan dengan menunjukkan bukti bahwa sistem pemilu benar-benar terlindungi dari ancaman.
Selain itu, Bagja juga menekankan pentingnya kolaborasi berkelanjutan antara Bawaslu dan BSSN, bukan sekadar kerja sama yang bersifat seremonial. Ia menambahkan, dengan kehadiran Sekretaris Jenderal Bawaslu yang baru, akan dilakukan pembaruan format kerja, terutama dalam penguatan pusat data dan command centre Bawaslu. Pembaruan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kecepatan respons dan efektivitas mitigasi jika terjadi potensi gangguan siber.
Dalam kesempatan yang sama, Bagja mengusulkan agar kedua lembaga mengadakan diskusi rutin untuk mengantisipasi ancaman sejak dini. “Kita bisa berdiskusi secara rutin untuk mengantisipasi potensi gangguan sejak dini, bukan setelah masalah terjadi,” katanya. Pendekatan preventif ini diharapkan menjadi strategi baru dalam memperkuat keamanan data pemilu, mengingat ancaman digital terus berkembang dari waktu ke waktu.
Refleksi terhadap pengalaman Pemilu 2019 dan 2024 menjadi dasar penting bagi penguatan kerja sama ini. Menurut Bagja, tingkat ancaman siber pada 2019 cukup signifikan, terutama terkait penyebaran hoaks dan upaya peretasan sistem. Namun, berkat dukungan BSSN, situasi tersebut dapat dikendalikan secara lebih baik pada Pemilu 2024. Ia mengapresiasi kontribusi BSSN dalam menjaga stabilitas ruang siber dan menekan eskalasi disinformasi selama masa pemilu.
“Masalah hoaks, misinformasi, dan disinformasi pada 2024 jauh menurun dibanding 2019. Ini bukti bahwa kerja sama yang terbangun mampu mereduksi ketegangan di dunia maya,” ucap Bagja.
Ia menilai, keberhasilan tersebut merupakan sinyal positif bahwa kolaborasi lintas lembaga harus dipertahankan dan bahkan diperluas untuk menghadapi tantangan di masa mendatang.
Pertemuan Bawaslu dan BSSN kali ini bukan hanya bentuk koordinasi teknis, tetapi juga penegasan komitmen politik dan kelembagaan dalam menjaga integritas proses demokrasi. Kedua pihak sepakat bahwa kesiapan sistem keamanan siber perlu dimulai sejak dini agar tidak hanya melindungi infrastruktur digital, tetapi juga menjaga kredibilitas penyelenggara pemilu di mata publik.
Dalam audiensi tersebut, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja didampingi oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu Ferdinand Eskol Tiar Sirait dan Plt Kepala Pusat Data dan Informasi Hendri Dwi Prastowo. Mereka diterima langsung oleh Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi, didampingi Sekretaris Utama BSSN YB Susilo, Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi Bondan Widiawan, serta Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Sulistyo. Pertemuan tersebut menandai langkah awal sinergi baru dalam memastikan Pemilu 2029 berjalan aman, transparan, dan berintegritas tinggi.
Dengan berbagai ancaman digital yang semakin canggih, kolaborasi Bawaslu dan BSSN menjadi bentuk adaptasi negara terhadap perubahan zaman. Keamanan siber bukan hanya isu teknis, melainkan pilar utama demokrasi modern. Melalui kerja sama ini, diharapkan penyelenggaraan Pemilu 2029 tidak hanya sukses secara administratif, tetapi juga mampu menjamin kepercayaan rakyat terhadap sistem demokrasi yang terlindungi dari ancaman di ruang digital. (*)
