PARIAMAN, HARIANHALUAN.ID — Pemerintah Kota Pariaman menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas keuangan daerah di tengah tantangan pemangkasan anggaran transfer dari pusat pada tahun 2026. Hal ini disampaikan oleh Wakil Wali Kota Pariaman, Mulyadi, dalam rapat paripurna DPRD Kota Pariaman yang membahas pandangan akhir fraksi-fraksi terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026, Senin (3/11).
Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Pariaman, Riza Saputra, berlangsung di Aula DPRD Kota Pariaman dan dihadiri oleh jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, serta para kepala OPD. Dalam kesempatan itu, enam fraksi DPRD menyatakan setuju terhadap rancangan KUA dan PPAS 2026 dengan nilai total Rp620,13 miliar.
Mulyadi mengapresiasi dukungan seluruh fraksi DPRD yang tetap menjaga semangat kolaboratif meski daerah menghadapi tantangan fiskal. “Kami menyambut baik setiap masukan dan pandangan akhir dari fraksi. Komitmen DPRD ini menjadi bukti kuatnya kerja sama eksekutif dan legislatif untuk memastikan kebijakan fiskal tetap realistis dan berpihak pada rakyat,” ujarnya.
Ia menegaskan, arah kebijakan fiskal 2026 akan difokuskan pada lima sektor utama: layanan dasar publik, penguatan ekonomi lokal, reformasi birokrasi, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan perlindungan sosial. “Kami akan memantapkan sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar seperti air bersih dan jalan lingkungan, serta terus mendorong UMKM dan pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru,” jelasnya.
Wakil wali kota juga menyinggung pentingnya inovasi pemungutan pajak dan retribusi daerah untuk memperkuat PAD. Menurutnya, upaya ini memerlukan partisipasi aktif seluruh ASN di lingkungan Pemko Pariaman. “Peningkatan PAD tidak bisa hanya dibebankan pada pegawai baru. Semua ASN harus berkontribusi agar kemandirian fiskal dapat dicapai,” ujarnya menegaskan.
Dari Fraksi Partai Golkar, Efrizal menekankan agar kebijakan KUA dan PPAS 2026 tetap berlandaskan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah. “Program harus benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan,” katanya.
Sementara itu, Fraksi Keadilan Sejahtera Nasional melalui juru bicaranya, Taufik, menyoroti pentingnya pendidikan berbasis nilai keislaman dan budaya lokal. Ia berharap kebijakan pendidikan di Kota Pariaman terus diarahkan untuk membentuk generasi muda yang cerdas dan berakhlak.
Adapun Fraksi Demokrat menilai pembahasan anggaran perlu dilakukan lebih rasional dan efisien agar seluruh kegiatan dapat diakomodasi sesuai kebutuhan prioritas. “Kita ingin penganggaran dilakukan secara terukur dan efektif, tidak sekadar formalitas,” ujar Suharmen Mursyid. Menutup rapat, Mulyadi menegaskan bahwa penandatanganan kesepakatan KUA dan PPAS 2026 bukan akhir, tetapi awal dari tanggung jawab bersama. “Kita harus melangkah dengan semangat kolaborasi dan transparansi agar pembangunan berjalan tepat sasaran meski ruang fiskal terbatas,” katanya. (*)
