“Saya hadir di Dharmasraya untuk mengabdi. Saya tinggalkan dunia saya sebelumnya demi masyarakat. Jadi, saya harus bersih-bersih dulu agar pemerintahan ini bisa berjalan efektif tanpa gangguan,” ujar bupati perempuan pertama di Sumatera Barat itu.
Annisa mengaku kaget setelah mengetahui banyak pegawai pemerintahan yang tidak masuk kerja selama berbulan-bulan tanpa alasan yang sah. “Saya tidak ingin ada yang makan gaji buta. ASN itu digaji dari uang rakyat, jadi setiap rupiah harus digunakan dengan tanggung jawab,” tegasnya.
Ia pun menginstruksikan BKPSDM dan Inspektorat agar menegakkan aturan dengan adil, termasuk melakukan pembinaan terlebih dahulu sebelum menjatuhkan hukuman berat.
Menurut Annisa, memberhentikan ASN bukanlah hal yang mudah, namun harus dilakukan bila semua upaya pembinaan tidak diindahkan. “Kalau sudah diberi teguran lisan, peringatan tertulis, bahkan penghentian gaji, tapi tetap tidak berubah, maka pemerintah harus tegas. Tidak ada alasan untuk mempertahankan pegawai yang merugikan negara,” ujarnya dengan nada tegas.
Sebagai bupati berlatar belakang pendidikan hukum, Annisa menegaskan bahwa dirinya bertanggung jawab penuh atas kinerja ASN di bawah kepemimpinannya. Ia menilai pembiaran terhadap pegawai yang tidak disiplin sama saja dengan mengkhianati kepercayaan publik.
“Kalau saya diam, berarti saya turut membiarkan orang menerima gaji tanpa bekerja. Itu jelas bentuk penyalahgunaan uang rakyat,” ujarnya. Ia juga mengajak masyarakat berperan aktif melapor jika menemukan pegawai pemerintah yang tidak menjalankan tugasnya. “Saya dipilih oleh rakyat, maka saya bekerja untuk rakyat,” tutupnya. (*)
