SOLOK, HARIANHALUAN.ID — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Solok resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2026 melalui rapat paripurna terbuka untuk umum yang digelar di ruang sidang utama DPRD Kabupaten Solok, Kamis (6/11).
Rapat paripurna tersebut dilaksanakan berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah Nomor: 100.2.4.3/11/Bamus-DPRD/2025 tentang jadwal kegiatan DPRD, yang telah mengatur seluruh tahapan pembahasan hingga proses penetapan APBD Tahun Anggaran 2026.
Proses pembahasan APBD 2026 diawali dengan Penyampaian Nota Penjelasan Bupati Solok tentang Ranperda APBD 2026 pada 12 Oktober 2025, kemudian dilanjutkan dengan Pandangan Umum Fraksi-fraksi dan Jawaban Pemerintah terhadap Pandangan Umum tersebut.
Selanjutnya, DPRD bersama pemerintah daerah melakukan kunjungan lapangan oleh komisi-komisi untuk melihat kondisi faktual di lapangan sebagai bahan pertimbangan dalam pembahasan anggaran. Setelah itu, rapat kerja komisi bersama mitra kerja dilaksanakan dalam tahap pra pembahasan RAPBD.
Tahapan berikutnya adalah rapat kerja Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang berlangsung dari 29 Oktober hingga 1 November 2025. Pembahasan ini menghasilkan berbagai kesepakatan strategis, yang kemudian ditutup dengan penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi sebelum dibawa ke rapat paripurna penetapan.
Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Solok, Ivoni Munir, didampingi Wakil Ketua Armen Plani dan Muklis. Dalam sidang tersebut dilakukan penyampaian laporan hasil pembahasan, persetujuan penetapan Ranperda menjadi Perda, serta penandatanganan berita acara persetujuan bersama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Solok.
PLT Sekretaris DPRD, Jasra Arnoda, membacakan surat keputusan DPRD dan berita acara persetujuan bersama, yang kemudian ditandatangani oleh pimpinan DPRD dan pemerintah daerah.
Sebagai juru bicara DPRD, drh. Basrizal menyampaikan laporan hasil pembahasan secara rinci, mulai dari dasar hukum, sistematika, proses pembahasan, hingga rekomendasi Badan Anggaran DPRD. Ia juga mengapresiasi kerja keras tim perumus dari Banggar DPRD dan TAPD yang telah menyelesaikan pembahasan dengan tuntas dan detail.
Dalam laporan keuangan, Pendapatan Daerah sebelum pembahasan sebesar Rp1.143.210.876.976,00,- yang terdiri dari: Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp140.987.754.098,00,-. Pendapatan Transfer: Rp1.002.223.122.878,00,- Setelah dilakukan penyesuaian, Pendapatan Daerah meningkat menjadi Rp1.143.310.876.976,00,- dengan tambahan sebesar Rp100.000.000,00,- yang bersumber dari PAD. Sementara itu, Belanja Daerah yang semula sebesar Rp1.159.649.979.647,00,- disepakati menjadi Rp1.143.310.876.976,00,- mengalami penyesuaian sebesar Rp16.339.102.676,00,-.
Kondisi kemampuan keuangan daerah disebut masih menghadapi tantangan berat karena keterbatasan PAD dan ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat seperti DAU, DAK, dan DBH. Oleh sebab itu, APBD 2026 diarahkan untuk memperkuat penguatan PAD, efisiensi belanja, pemanfaatan dana transfer secara tepat sasaran, serta peningkatan kerja sama dan inovasi pembiayaan daerah. (*)
