PADANG, HALUAN – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Perwakilan Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) PT Rizki Bukit Barisan (RBB), Texcal Mahato Inc., dan PT Bumi Siak Pusako (BSP) menggelar kegiatan Energy Meet Up di Kota Padang, Sumatera Barat, Selasa (4/11).
Kepala Departemen Formalitas dan Komunikasi SKK Migas Perwakilan Sumbagut, Yanin Kholison, menerangkan bahwa kegiatan yang dihadiri oleh 15 perwakilan media massa di Sumatera Barat ini bertujuan mempererat silaturahmi, memperkenalkan lebih dekat industri hulu migas, serta menyamakan persepsi mengenai peran strategis sektor migas bagi pembangunan nasional dan daerah.
Menurut Yanin, industri hulu migas memiliki peran penting tidak hanya sebagai penyumbang penerimaan negara, tetapi juga sebagai penggerak roda ekonomi di berbagai daerah, termasuk di Sumatera Barat.
“Industri hulu migas bukan sekadar tentang energi. Lebih dari itu, migas menggerakkan ekonomi daerah dan memberi efek berganda atau multiplier effect yang luas bagi pembangunan,” ujarnya.
Secara nasional, Yanin menambahkan, kontribusi sektor hulu migas terhadap penerimaan negara sangat signifikan. Tercatat sejak tahun 2002 hingga 2023, industri hulu migas telah menyumbang lebih dari Rp5.045 triliun kepada negara. Angka tersebut menjadikan sektor ini sebagai penyumbang terbesar kedua setelah pajak.
Selain memberikan kontribusi fiskal, sektor hulu migas juga turut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui penyerapan tenaga kerja lokal, peningkatan kapasitas usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di sekitar wilayah operasi, serta pasokan gas bumi yang menopang kebutuhan listrik PLN di berbagai daerah.
SKK Migas Sumbagut, yang meliputi wilayah kerja Aceh, Riau, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau, terus berupaya agar manfaat industri migas semakin dirasakan oleh masyarakat luas.
Hal ini juga tercermin melalui penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) Migas yang digunakan pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan infrastruktur, memperkuat layanan publik, dan mendukung sektor pendidikan.
Di Provinsi Sumatera Barat, wujud nyata multiplier effect industri hulu migas dapat dilihat dari pengalokasian DBH Migas tahun 2025 sesuai data dari Kementerian Keuangan yaitu untuk Kabupaten Lima Puluh Kota senilai Rp12.821.006.000, Kabupaten Sijunjung Rp12.483.749.000, dan Kabupaten Pasaman Rp337.317.000.
“Migas adalah milik bangsa, dan hasilnya harus memberi kesejahteraan sebesar-besarnya bagi rakyat. Melalui kerja sama dan komunikasi yang baik dengan media, kami ingin memastikan bahwa masyarakat memahami peran strategis sektor ini bagi pembangunan nasional dan daerah,” tutur Yanin.
Tentang SKK Migas Perwakilan Sumbagut sendiri, ia melanjutkan, lembaga ini bertugas mengawasi dan mengoordinasikan kegiatan hulu migas yang mencakup eksplorasi serta eksploitasi di wilayah Aceh, Riau, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau.
SKK Migas juga bertanggungjawab membangun sinergi dengan KKKS, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya, guna memastikan kegiatan hulu migas berjalan aman, efisien, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat serta pembangunan berkelanjutan.
Melalui kegiatan Energy Meet Up ini, SKK Migas Sumbagut berharap kolaborasi dengan media massa dapat semakin erat, sehingga informasi mengenai kegiatan industri hulu migas tersampaikan secara objektif, edukatif, dan bermanfaat bagi publik. (h/yes)
