PADANG PARIAMAN, HARIANHALUAN.ID — Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menanggapi Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026.
Permasalahan utama yang menjadi sorotan dalam pandangan umum fraksi DPRD adalah perlunya peningkatan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan pemerataan pembangunan antar wilayah. Dalam konteks ini, pemerintah daerah menyampaikan tanggapan dan langkah strategis yang akan ditempuh guna menjawab tantangan fiskal dan pembangunan yang dihadapi Kabupaten Padang Pariaman.
Wakil Bupati Padang Pariaman, Rahmat Hidayat, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas pandangan dan masukan dari seluruh fraksi DPRD. Ia menilai, pandangan tersebut merupakan refleksi dari kepedulian terhadap arah kebijakan pembangunan daerah.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD yang telah mencermati serta memberikan pandangan, saran, dan masukan terhadap Rancangan APBD Tahun 2026. Setiap masukan menjadi bahan berharga bagi pemerintah daerah dalam menyempurnakan dokumen anggaran agar lebih berkualitas, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” ujarnya saat Rapat paripurna di ruang sidang utama DPRD Padang Pariaman, dipimpin langsung oleh Ketua dan Wakil Ketua DPRD, serta dihadiri anggota dewan, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, dan perwakilan seluruh perangkat daerah, Selasa (11/11).
Dalam jawabannya, pemerintah daerah menegaskan komitmen untuk terus mengoptimalkan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, serta penerapan inovasi berbasis digital di sektor perpajakan. Rahmat Hidayat menambahkan, sinergi antar perangkat daerah akan diperkuat agar potensi pendapatan yang ada dapat digali secara maksimal tanpa membebani masyarakat. Langkah ini dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pusat dan memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman juga berkomitmen memperkuat diplomasi fiskal ke pemerintah pusat guna meningkatkan alokasi dana transfer. Fokus penggunaan dana diarahkan pada pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan akses pendidikan dan layanan kesehatan, serta pengentasan kemiskinan. Melalui langkah ini, pemerintah berupaya memastikan manfaat pembangunan dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama di wilayah perdesaan yang masih tertinggal dari segi infrastruktur.
Dari sisi pengeluaran, pemerintah menegaskan akan menerapkan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan belanja daerah. Belanja pegawai, barang dan jasa, serta bantuan sosial akan dialokasikan secara selektif dan tepat sasaran. Menanggapi aspirasi fraksi terkait perbaikan infrastruktur, pemerintah daerah memastikan bahwa peningkatan dan perbaikan jalan, jembatan, serta jaringan irigasi tetap menjadi prioritas utama dalam RAPBD 2026. Program tersebut akan dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan fiskal daerah.
Selain fokus pada pembangunan fisik, pemerintah daerah juga memperkuat sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. Di bidang kesehatan, target utama adalah tercapainya Universal Health Coverage (UHC) agar seluruh masyarakat memperoleh layanan kesehatan berkualitas tanpa terbebani biaya. Sementara di bidang pendidikan, pemerintah berkomitmen meninjau kebutuhan tenaga pendidik serta memastikan keberlanjutan tenaga PPPK untuk pemerataan mutu pendidikan.
Menanggapi dorongan fraksi agar penyusunan anggaran dilakukan secara transparan, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menegaskan bahwa proses penyusunan RAPBD dilakukan secara terbuka dan partisipatif. Setiap tahapan melibatkan berbagai pihak dengan prinsip akuntabilitas publik, agar APBD benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang berpihak pada rakyat. Pemerintah juga akan memperkuat pengawasan agar setiap rupiah anggaran digunakan secara efektif, efisien, dan bebas dari penyimpangan. Wakil Bupati Rahmat Hidayat mengajak seluruh anggota DPRD untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan daerah. Ia menegaskan, kemitraan antara eksekutif dan legislatif menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. “Kami berharap dukungan penuh dari DPRD agar pembahasan RAPBD 2026 berjalan lancar dan menghasilkan keputusan terbaik bagi kemajuan daerah serta kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.
